Anggota DPRD Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, meninjau kondisi rumah seorang janda berusia 52 tahun bernama Kokom pada Kamis, 20 Agustus 2026.
Kunjungan berlangsung di Kampung Dangdeur RT 3 RW 6, Desa Mekarsari, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut.
Pada pemeriksaan lapangan Yudha didampingi petugas Dinas Sosial Kabupaten Garut, tim Tagana, perwakilan Pemerintah Desa Mekarsari, dan Ketua RW 06.
Petugas mendapati bagian dapur rumah Kokom telah ambruk dan bagian lain bangunan hampir roboh sehingga bangunan tidak lagi layak huni.
Karena keterbatasan ekonomi, Kokom memilih menempati rumah kontrakan sementara setelah rumahnya tidak dapat dihuni lagi.
Masalah status lahan menjadi hambatan utama karena bangunan tersebut berdiri di atas tanah milik PT KAI (PJKA).
Status tanah tersebut membuat Kokom sulit memperoleh bantuan program rumah tidak layak huni (rutilahu) dari APBD maupun APBN.
Sebagai bantuan sementara, Yudha menyerahkan paket sembako dan sejumlah uang tunai secara pribadi kepada Kokom.
Dinas Sosial Kabupaten Garut turut menyerahkan bantuan sembako dan sejumlah kebutuhan harian kepada yang bersangkutan.
Yudha mengusulkan agar Pemkab Garut mencari skema alternatif untuk membantu warga seperti Kokom yang terhalang status lahan.
Ia mendorong pemanfaatan sumber pendanaan non-APBD, termasuk kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga sosial.
Contoh yang ditawarkan adalah penggalangan dana CSR dari BPR Garut atau entitas usaha lain serta dukungan Baznas.
Yudha juga meminta pembentukan forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) untuk mempermudah koordinasi bantuan CSR.
Selain itu, ia meminta Baznas Garut menindaklanjuti proposal bantuan yang telah diajukan oleh Ketua RW setempat.
Menurut Yudha, Baznas perlu melakukan asesmen langsung untuk menentukan kelayakan penerima bantuan tersebut.
Ia menambahkan bahwa APBD Garut rutin memberikan hibah kepada Baznas sehingga lembaga itu diharapkan dapat bergerak cepat melakukan penilaian lapangan.
Yudha menegaskan bantuan sementara penting, namun solusi permanen untuk tempat tinggal Kokom harus menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Garut.
Dengan langkah kolaboratif antara pemerintah, Baznas, dan sektor swasta, dia berharap Kokom dapat segera memiliki rumah yang layak kembali.







