Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, menindaklanjuti laporan mengenai kondisi hunian seorang janda lanjut usia bernama Ibu Erianah.
Ibu Erianah tinggal sendiri di Kampung Cibingbin RT 02 RW 04, Desa Cirapuhan, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut.
Rumah yang ditempatinya dikategorikan tidak layak huni dan memerlukan perbaikan segera agar aman dan sehat untuk ditempati.
Dalam data Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), nama Ibu Erianah tercatat pada desil 4.
Meski demikian, hingga kini ia belum menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan sembako secara reguler.
Informasi awal tentang kondisi tersebut disampaikan oleh Iim Heryanto, Wakil Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Selaawi.
Sebagai respons, pada Minggu (9/8/2026) Yudha melakukan kunjungan lapangan untuk melihat kondisi rumah dan keadaan sehari-hari Ibu Erianah.
Kunjungan itu dihadiri Kepala Desa Cirapuhan Ahmad Kosasih, Pendamping Sosial Desa Cirapuhan Rini Karlina, serta jajaran PAC PDI Perjuangan Kecamatan Selaawi.
Pada kesempatan tersebut Yudha menyerahkan bantuan berupa paket sembako dan santunan uang untuk meringankan kebutuhan harian Ibu Erianah.
Pihak desa telah mengusulkan perbaikan rumah Ibu Erianah melalui program bedah rumah yang dikelola oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Gagan Subhan Nuralam, Koordinator Kabupaten Garut untuk program bedah rumah Kementerian PKP, membenarkan bahwa Ibu Erianah akan menjadi salah satu penerima manfaat program tersebut.
Konfirmasi itu disambut baik oleh warga karena diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian dan keselamatan Ibu Erianah.
Yudha menekankan bahwa persoalan rumah tak layak huni berkaitan langsung dengan keselamatan dan kualitas hidup kelompok rentan seperti janda lanjut usia.
Ia juga mendorong perbaikan sistem pendataan serta koordinasi antar tingkat pemerintahan agar bantuan sosial tepat sasaran dan tidak ada warga yang terlewat.
Menurut Yudha, sinergi antara pemerintah desa, pendamping sosial, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat penting untuk memastikan intervensi dapat segera dinikmati masyarakat yang membutuhkan.







