Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Yeremia Mendrofa, meminta agar rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dijadikan acuan evaluasi menyeluruh bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia menegaskan bahwa tindak lanjut atas temuan BPK tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi semata atau sekadar melengkapi dokumen.
Menurut Yeremia, hasil pemeriksaan harus dipakai untuk memperbaiki praktik pengelolaan anggaran sehingga kesalahan serupa tidak kembali terjadi.
Pernyataan itu disampaikan kepada awak media pada Kamis (9/7).
Yeremia menjelaskan alur pembahasan anggaran di parlemen, bahwa DPRD menerima pagu anggaran secara makro saat membahas APBD.
Oleh sebab itu, rincian satuan pekerjaan dan spesifikasi teknis tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing OPD, bukan dalam pembahasan legislatif.
Dia menilai tanggung jawab utama terletak pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan internal di lingkungan perangkat daerah.
Untuk itu, Yeremia mengharapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemprov Banten diperkuat secara signifikan.
Dengan penguatan SPIP, rekomendasi dan catatan BPK diharapkan benar-benar menjadi dasar pembenahan tata kelola dan transparansi keuangan daerah.







