Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Yeremia Mendrofa, meminta Pemerintah Provinsi Banten menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait dugaan kecurangan dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMAN 2 Kota Serang.
Permintaan itu disampaikan terkait indikasi perubahan data calon siswa setelah tahap verifikasi pra-SPMB, yang menurutnya harus diusut tuntas.
Yeremia menegaskan bahwa manipulasi data pasca-verifikasi merupakan pelanggaran terhadap hak peserta didik dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem penerimaan siswa.
“Jika bukti menunjukkan ada perubahan data setelah verifikasi ditutup, itu melanggar hak anak dan tidak dapat dianggap ringan,” ujarnya, Kamis (9/7).
Ia juga mengkritik tindakan kepala sekolah dan panitia yang dinilai jauh dari fungsi mendidik dan menanamkan nilai moral.
Menurut Yeremia, kejadian ini berpotensi memperkuat anggapan bahwa akses ke sekolah berkualitas hanya untuk kalangan tertentu yang berkuasa atau mampu.
Ia menilai kasus tersebut mencoreng komitmen Pemerintah Provinsi Banten yang selama ini mengkampanyekan SPMB bersih dan berintegritas di bawah kepemimpinan Gubernur Banten Andra Soni.
Yeremia menegaskan bahwa integritas tidak boleh berhenti sekadar jargon, melainkan harus dibuktikan melalui penegakan aturan dan pemberian sanksi bagi pelanggar.
Sebagai anggota Komisi V DPRD Banten, ia mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) bersama Inspektorat melakukan investigasi independen.
Permintaan investigasi itu menurutnya harus diperluas ke seluruh provinsi karena sejumlah laporan serupa juga muncul dari daerah lain, termasuk SMA di wilayah Lebak.
Ia mengharapkan audit dan evaluasi menyeluruh atas mekanisme SPMB di Provinsi Banten agar prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan ditegakkan.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Fadli Afriadi, menyatakan ditemukan manipulasi data krusial di SMAN 2 Kota Serang.
Berdasarkan pemeriksaan histori digital sekolah, terdapat bukti bahwa calon siswa dimasukkan secara ilegal setelah proses verifikasi pra-SPMB ditutup.
Ombudsman menilai tindakan tersebut menabrak instruksi Gubernur Banten yang menekankan sistem penerimaan siswa yang bersih dan objektif.







