Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten, Yeremia Mendrofa, mengingatkan bahwa masalah pengangguran dan kemiskinan di daerah itu masih serius dan memerlukan tindakan segera.
Ia menekankan bahwa arus investasi dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) harus diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang layak bagi warga setempat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Mei 2026 mencatat jumlah pengangguran di Banten mencapai sekitar 408 ribu orang.
Persentase pekerja tidak penuh meningkat menjadi 22,76 persen, sementara pekerja sektor informal mencapai 51,01 persen atau sekitar tiga juta orang.
Menurut Yeremia, angka-angka tersebut menunjukkan masalah bukan sekadar kuantitas lowongan, melainkan kualitas pekerjaan yang tersedia.
Ia menilai pekerjaan yang tersedia di banyak kasus belum bersifat stabil, produktif, maupun mampu memberikan penghasilan yang memadai.
Fenomena pengangguran yang dominan berasal dari kelompok berpendidikan menjadi perhatian tersendiri.
BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk lulusan SMA mencapai 9,99 persen; lulusan SMK 9,56 persen; dan lulusan Diploma hingga Sarjana (S1/S2/S3) sebesar 9,16 persen.
Yeremia menyatakan kondisi ini menjadi sinyal adanya ketidaksesuaian antara sistem pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja dan mendesak evaluasi total terhadap hubungan antara dunia pendidikan dan industri.
Puluhan mahasiswa dari Komunitas Soedirman 30 (KMS 30) menggelar aksi di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, pada Kamis (13/8/2026).
Koordinator KMS 30, Bento, mengatakan tingginya TPT Banten yang mencapai 6,48 persen berakar pada lemahnya tata kelola serta perencanaan pembangunan daerah.
Bento meminta Pemprov Banten memberantas praktik percaloan dalam proses rekrutmen dan mengintegrasikan kurikulum kejuruan secara nyata dengan kebutuhan industri.
KMS 30 mengajukan tiga tuntutan utama kepada Pemerintah Provinsi dan DPRD Banten.
1. Penerbitan regulasi tenaga kerja lokal yang mewajibkan industri dan kawasan PSN memprioritaskan tenaga kerja asal daerah setempat.
2. Penguatan pengawasan legislatif terhadap kebijakan daerah dan penyerapan anggaran untuk memastikan program lapangan kerja berjalan efektif.
3. Pembenahan kurikulum kejuruan bersertifikasi serta penindakan tegas terhadap praktik percaloan tenaga kerja agar akses pekerjaan menjadi lebih adil dan transparan.







