Penolakan tegas disampaikan Yasti Soepredjo Mokoagow terhadap rencana memindahkan anggaran penanggulangan bencana sebesar lebih dari Rp4 triliun ke dalam pagu Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Yasti, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, menilai langkah itu berisiko menyusutkan dana untuk pemeliharaan jalan nasional di berbagai daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga yang berlangsung di Gedung Nusantara pada Rabu (8/7/2026).
Menurut Yasti, pemindahan pos anggaran penanggulangan bencana ke Kementerian PU berpotensi menyerap sumber daya yang seharusnya dipakai untuk preservasi jalan.
Ia memberi contoh kondisi di Sulawesi Utara, yang memiliki panjang jalan nasional 1.500 kilometer tetapi alokasi biaya preservasi untuk tahun 2027 hanya sebesar 20 miliar.
Situasi itu, kata Yasti, memperlihatkan ketidakseimbangan antara kebutuhan pemeliharaan infrastruktur dan besaran anggaran yang disiapkan.
Yasti menegaskan bahwa pos anggaran untuk penanggulangan bencana semestinya tetap berada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Jika diperlukan dukungan teknis, menurutnya Kementerian PU bisa menyediakan sumber daya manusia tanpa harus menjadi penerima alokasi anggaran penanggulangan bencana.
Oleh sebab itu, Yasti meminta agar penolakan tersebut dicantumkan secara resmi dalam kesimpulan rapat sebagai rekomendasi kepada pemerintah.







