Anggota Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow menegaskan pengembang rumah susun wajib mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, terutama terkait pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).
Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke kawasan PIK 2, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten pada Senin (13/7/2026).
Yasti menegaskan bahwa setelah unit rumah susun dijual, kepemilikan berpindah dari pengembang kepada para pemilik dan penghuni.
Oleh karenanya, menurutnya, pengelolaan gedung seharusnya ditentukan oleh pemilik melalui P3SRS, bukan lagi oleh pihak pengembang.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 mewajibkan pengembang memfasilitasi pembentukan P3SRS paling lambat satu tahun setelah penyerahan rumah susun, kata Yasti.
Namun ia mengungkapkan observasi Komisi V bahwa hingga kini praktik di lapangan belum sesuai ketentuan tersebut.
Berdasarkan pengamatan yang disampaikan Yasti, sekitar 95 persen rumah susun di Indonesia masih dikelola oleh pengembang.
Yasti, Legislator Fraksi PDI Perjuangan, menyatakan Komisi V akan memperkuat fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh pengembang mematuhi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan rumah susun.
Pengawasan itu menurutnya ditujukan tidak hanya untuk pengembang di kawasan PIK 2, tetapi juga bagi pengembang rumah susun di seluruh Indonesia.
Selain mengkritisi tata kelola, Yasti menekankan percepatan penyediaan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mengurangi backlog perumahan nasional yang saat ini sekitar 13 juta unit.
Ia menyebut target pembangunan tiga juta rumah sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses hunian bagi masyarakat.
Negara, kata Yasti, berkewajiban memastikan MBR memperoleh rumah layak sesuai kemampuan ekonomi, sehingga DPR dan pemerintah mengatur standar melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Sebagai ilustrasi perubahan standar, ia mengingatkan bahwa luas rumah minimum yang semula 21 meter persegi dinaikkan menjadi 36 meter persegi melalui aturan tersebut karena 21 meter persegi dianggap tidak manusiawi.
Yasti juga menyampaikan bahwa kepemilikan rumah bagi MBR semakin terbuka lewat skema pembiayaan bersubsidi seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan tenor cicilan yang lebih panjang.
Menurutnya, skema FLPP memungkinkan masyarakat berpendapatan sekitar Rp3 juta hingga Rp4 juta per bulan untuk tetap memiliki rumah.
Ia mengingatkan kembali kewajiban pengembang melaksanakan konsep hunian berimbang sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011.
Ketentuan itu mewajibkan pembangunan proporsional antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah serta memastikan ketersediaan akses dan konektivitas apabila hunian MBR dibangun di lokasi terpisah.







