Anggota Komisi XIII DPR RI, Prof. Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., meminta tindakan tegas atas dugaan praktik penagihan yang melanggar hukum terkait kasus di Purworejo, Jawa Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta, Jumat (24/7/2026), ketika Yasonna mendesak pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kepolisian untuk segera menindaklanjuti laporan itu.
Yasonna meminta OJK mencabut izin perusahaan penagihan PT Danakirti Arta Kirana (DAK) apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran berat atau pengawasan yang lalai.
Ia juga menuntut sanksi maksimal kepada PT Kredivo Finance Indonesia dan PT KreditFazz Digital Indonesia bila terbukti keterlibatan atau kelalaian dalam praktik penagihan yang melanggar aturan.
Kasus ini berpusat pada dugaan pelecehan seksual terhadap seorang konsumen dalam proses penagihan.
Berdasarkan keterangan OJK, korban menggunakan layanan pinjaman tunai KrediFazz melalui aplikasi Kredivo, dan penagihan lapangan dilakukan oleh pihak ketiga, yakni PT DAK.
Yasonna menegaskan perusahaan pemberi pinjaman tidak bisa lepas tanggung jawab dengan menyebut pelaku sebagai “oknum” atau vendor mitra.
Menurutnya, pihak yang menunjuk vendor, memberikan akses data nasabah, menetapkan target penagihan, dan mengambil keuntungan dari proses tersebut harus bertanggung jawab penuh.
Dia meminta penyelidikan menyasar tidak hanya petugas lapangan tetapi juga pengurus perusahaan penagihan serta pihak Kredivo dan KrediFazz yang mengawasi operasional.
Identitas vendor yang terlibat harus diumumkan ke publik dan status hukum badan usahanya diperiksa secara menyeluruh, tambah Yasonna.
Yasonna memperingatkan agar tidak semata-mata menjadikan petugas lapangan sebagai kambing hitam; pelacakan terhadap pemberi perintah dan standar operasional perlu dilakukan.
Ia menyebut praktik penagihan tidak manusiawi kini telah menjadi masalah luar biasa yang memerlukan intervensi negara.
Pengaduan masyarakat menyangkut bentuk intimidasi, ancaman, penghinaan, doxing, penyebaran data pribadi, hingga teror yang menimpa keluarga dan tempat kerja korban.
Yasonna juga menyoroti tindakan yang mengganggu pelayanan publik, seperti panggilan palsu ke ambulans dan pemadam kebakaran serta pemesanan makanan fiktif untuk meneror debitur.
Perbuatan tersebut, selain merugikan individu, berpotensi menghambat respons layanan darurat dan membahayakan keselamatan publik.
Dia mempertanyakan berapa banyak lagi korban harus menderita—termasuk depresi, kehilangan pekerjaan, retaknya rumah tangga, bahkan kehilangan nyawa—sebelum negara memberikan respons tegas.
Yasonna menegaskan kewajiban membayar utang harus dihormati, namun hal itu tidak memberi hak untuk melakukan ancaman, penghinaan, pelecehan, penyalahgunaan data pribadi, atau teror terhadap keluarga debitur.
Utang merupakan hubungan hukum perdata dan bukan alasan untuk merampas martabat manusia, demikian pesan Yasonna; penagihan harus berlandaskan hukum, etika, dan prinsip hak asasi manusia.
Ia menutup dengan menyerukan agar negara hadir melindungi warga dari praktik penagihan yang melanggar norma dan aturan yang berlaku.







