Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., mengecam praktik teror yang dilakukan oleh oknum penagih pinjaman online dan tindakan perampasan kendaraan oleh debt collector di Kota Medan.
Menurut Yasonna, metode penagihan yang melanggar hukum dan merendahkan martabat manusia tidak boleh dibiarkan meskipun utang merupakan kewajiban yang harus diselesaikan.
Kekhawatiran masyarakat, khususnya para pengemudi ojek online, mencuat setelah Harahap, seorang kepala lingkungan di Kecamatan Medan Maimun, melaporkan nasib warganya yang terdampak keterlambatan pembayaran pinjol.
Harahap menyampaikan permintaan agar warga diberi advokasi dan keringanan karena niat membayar ada namun kesulitan ekonomi membuat mereka tertunda.
Yasonna menyoroti bahwa kendaraan para pengemudi ojol adalah sumber penghidupan, sehingga penarikan paksa di jalanan sangat merugikan.
Ia menegaskan bahwa penarikan kendaraan harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku, bukan dilakukan secara main hakim sendiri oleh kelompok tertentu.
Petugas penagih wajib menunjukkan identitas resmi, surat tugas, dan dokumen dasar eksekusi yang sah sebelum melakukan tindakan penarikan.
Untuk mencegah intimidasi, Yasonna membagikan langkah taktis dan jalur pengaduan resmi yang dapat diakses masyarakat.
1. Jangan panik; amankan seluruh bukti komunikasi dan bukti fisik untuk keperluan laporan hukum.
Contoh bukti yang perlu disimpan antara lain tangkapan layar percakapan WhatsApp atau SMS serta rekaman suara dan panggilan.
Catat identitas dan nomor telepon pelaku, serta rekam video kejadian jika memungkinkan untuk memperkuat laporan.
Jangan lupa mencatat nomor polisi kendaraan debt collector dan mengumpulkan keterangan saksi mata.
2. Jalur pengaduan resmi: untuk pinjol legal (Berizin OJK) laporkan ke Kontak OJK 157 atau WhatsApp 081-157-157-157.
Untuk pinjol ilegal, segera membuat laporan ke pihak kepolisian terdekat atau melapor ke Satgas Pasti.
Pelanggaran yang dilakukan oleh vendor anggota AFPI dapat dilaporkan melalui situs resmi afpi.or.id.
3. Konsultasi dan pendampingan: bagi yang membutuhkan dukungan psikologis dan bantuan hukum, Yasonna merekomendasikan menghubungi Yayasan Bangkit Menyala Hati melalui menyalahati.org.
Di YBMH, warga akan mendapat pendampingan agar memahami langkah penyelesaian pinjol sesuai koridor hukum dan memperkuat kondisi mental mereka.
Yasonna juga mendesak perusahaan pembiayaan dan penyedia pinjol membuka ruang komunikasi yang sehat, termasuk mempertimbangkan skema restrukturisasi, penjadwalan ulang, atau pemberian keringanan bagi debitur yang beritikad baik.
Ia mengingatkan agar kesulitan ekonomi masyarakat tidak dijadikan alasan untuk meneror, mempermalukan, atau merampas sumber penghidupan warga.







