Prof. Yasonna Laoly, anggota Komisi XIII DPR RI, meminta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) soal praktik pelaku pinjaman daring.
Pernyataan itu disampaikan Yasonna pada Selasa (4/8/2026) sebagai respons atas vonis KPPU terhadap para penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi.
Dalam Perkara Nomor 05/KPPU-I/2025, KPPU menyimpulkan ada kesepakatan penetapan suku bunga dan/atau manfaat ekonomi yang dilakukan oleh 97 pelaku usaha pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.
KPPU menilai tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Majelis Komisi pada putusan yang dibacakan pada 26 Maret 2026 mengenakan sanksi denda secara total sebesar Rp755 miliar kepada para pelaku usaha.
Sebanyak 52 terlapor dikenai denda minimum masing-masing sebesar Rp1 miliar menurut keterangan resmi KPPU.
Yasonna memperingatkan bahwa praktik kartel suku bunga melemahkan persaingan antarpelaku dan mempersulit akses masyarakat terhadap pinjaman dengan biaya wajar.
Ia menekankan dampak langsung terhadap konsumen, termasuk risiko bunga tinggi yang memicu individu terperangkap dalam lingkaran utang bergulir untuk menutup cicilan sebelumnya.
Menurut Yasonna, persoalan ini melampaui kesalahan pengelolaan keuangan individu dan menuntut evaluasi struktur industri serta praktik bisnis yang memudahkan akses pinjaman namun membebaninya dengan biaya tambahan.
KPPU juga merekomendasikan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pengawasan terhadap industri pinjaman daring berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat.
Yasonna mendesak OJK menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui pengawasan yang lebih ketat, transparan, dan berfokus pada perlindungan konsumen.
Ia mengusulkan evaluasi menyeluruh atas mekanisme penetapan suku bunga, manfaat ekonomi, denda keterlambatan, serta biaya-biaya lain yang dibebankan kepada peminjam.
Pengawasan yang diminta juga harus mencakup keterbukaan tentang biaya pinjaman, perlindungan data pribadi, mekanisme penagihan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat, menurut Yasonna.
Yasonna menegaskan hak publik untuk memperoleh informasi tentang proses pelaksanaan putusan, termasuk apabila pihak yang dikenai sanksi mengajukan upaya hukum.
Ia mengimbau masyarakat aktif melapor bila mendeteksi pelanggaran dan menyimpan bukti transaksi serta komunikasi dengan penyelenggara pinjaman daring.
Penutup pernyataannya menegaskan kewajiban negara untuk memastikan perkembangan industri keuangan digital berlangsung sehat tanpa mengorbankan hak-hak konsumen.







