Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna Laoly menilai pembenahan tata kelembagaan menjadi hal utama dalam rencana revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).
Yasonna, mantan Menteri Hukum dan HAM dan politikus Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Sumatra Utara, menekankan perlunya penataan wewenang yang jelas antar-institusi agar rekomendasi terkait HAM memiliki daya paksa hukum.
Ia menyambut masukan dari Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI) sebagai bahan pertimbangan dalam proses revisi.
Menurut Yasonna, saat ini banyak lembaga yang terlibat dalam masalah HAM, seperti Kementerian HAM, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan, sehingga perlu ada pembagian tugas yang lebih tegas.
Dia mengusulkan pembentukan satu lembaga kuat yang memiliki kewenangan eksekutorial, baik itu dalam bentuk kementerian yang diperkuat atau lembaga independen yang diberi otoritas menjalankan rekomendasi.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat wawancara dengan Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6).
Yasonna juga menilai UU HAM hasil era reformasi itu sudah berumur puluhan tahun dan perlu evaluasi menyeluruh agar relevan dengan kondisi sekarang.
Salah satu aspek yang menurutnya harus dimasukkan adalah perlindungan hak yang muncul seiring perkembangan teknologi digital, termasuk hak atas perlindungan data pribadi.
Dia mengingatkan bahwa perubahan status Direktorat Jenderal menjadi Kementerian HAM harus diikuti oleh peningkatan peran nyata di lapangan.
Yasonna mendesak agar Kementerian HAM dan Komnas HAM tidak terjebak pada program-program populer semata, melainkan aktif turun menangani kasus riil.
Ia menekankan perlunya intervensi langsung dalam konflik agraria dan sengketa antara masyarakat adat dengan pihak usaha untuk melindungi hak-hak warga yang sering berada dalam posisi lemah.
Beberapa poin strategis yang dikemukakan meliputi ketimpangan posisi rakyat dalam sengketa lahan, peningkatan peran kelembagaan, dan fokus pada penyelesaian kasus konkret di lapangan.
Untuk menyempurnakan draf revisi, Komisi XIII DPR RI berkomitmen membuka ruang partisipasi publik yang luas dalam proses pembahasan.
Rencana kerja Komisi XIII mencakup kunjungan ke berbagai daerah dan kampus serta pelibatan pakar dan pegiat HAM di seluruh Indonesia guna menghimpun masukan komprehensif.
Yasonna mengajak komunitas dan pihak terkait untuk menyampaikan rekomendasi agar revisi UU HAM bisa menjawab tantangan masa kini dan menegakkan perlindungan hak asasi secara efektif.







