Anggota Komisi XIII DPR RI, Yasonna H. Laoly, menyatakan apresiasi atas masukan yang disampaikan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI) terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang berlangsung di Gedung DPR, Jakarta.
Yasonna menilai usulan mahasiswa hukum tersebut bersifat konstruktif dan relevan untuk pembaruan regulasi HAM.
Salah satu fokus yang mendapat perhatian adalah penguatan kelembagaan guna mengatasi tumpang tindih kewenangan antar-instansi.
Ia mencatat banyaknya lembaga seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Kementerian HAM yang saat ini memiliki kewenangan serupa.
Isu HAM di ranah digital juga disebutnya mendesak untuk diatur secara lebih komprehensif.
Yasonna mengingatkan bahwa transformasi digital membawa tantangan serius terhadap privasi dan keamanan data pribadi.
Menurutnya, kebutuhan akan perlindungan terhadap data pribadi dan keamanan siber harus menjadi bagian dari revisi tersebut.
Dia menekankan pentingnya menyiapkan regulasi yang adaptif agar hak-hak warga tidak tergerus oleh arus modernisasi.
Selain itu, Yasonna menyoroti perlunya mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM yang lebih kuat dan efektif.
Meski pemerintah sudah mengidentifikasi pelanggaran HAM berat dan membuka jalur yudisial serta nonyudisial, ia menilai implementasinya belum optimal.
Yasonna meminta komitmen lebih kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan keadilan bagi korban.
Dia juga mengapresiasi usulan untuk mengharmonisasikan UU HAM dengan praktik bisnis dan tanggung jawab korporasi.
Dalam pandangannya, perusahaan harus menerapkan standar operasional yang menjunjung HAM, termasuk kesetaraan gender, pencegahan diskriminasi, perlindungan lingkungan, serta tanggung jawab sosial.
Yasonna mendorong mahasiswa untuk tidak berhenti sekadar menyusun draf gagasan.
Ia meminta generasi muda ikut mengorkestrasi gerakan perubahan bersama elemen masyarakat lain untuk mengawal proses pembahasan di parlemen.
Menurutnya, dukungan publik yang luas diperlukan agar revisi ini menghasilkan penguatan HAM yang nyata.
Menutup pernyataannya, Yasonna memuji energi positif yang dibawa oleh kaum muda dan menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan pilar dalam mengawal amanat konstitusi.
Ia mengingatkan bahwa meskipun kewenangan konstitusional diberikan kepada Presiden dan DPR, masyarakat memiliki hak penuh untuk mengawasi kebijakan publik.







