Anggota Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow mendesak Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Muhammad Masyhud, untuk mempertimbangkan mundur dari jabatannya terkait tingginya angka kecelakaan kapal sepanjang 2026.
Pernyataan itu disampaikan Yasti dalam rapat dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada Rabu (19/8/2026).
Ia merujuk pada catatan Basarnas yang mencatat sekitar 600 kejadian kecelakaan kapal pada periode Januari sampai Agustus 2026.
Menurut Yasti, jumlah insiden tersebut mencerminkan adanya masalah serius dalam pengelolaan keselamatan transportasi laut.
Yasti menilai Dirjen Perhubungan Laut gagal menjalankan fungsi pengawasan, termasuk penerapan mekanisme reward and punishment kepada jajaran di bawahnya.
Dia menegaskan bahwa apabila Muhammad Masyhud tidak mengambil langkah mundur, maka Menteri Perhubungan harus mengambil tindakan tegas terhadap pejabat terkait.
Isu izin berlayar menjadi sorotan Yasti karena beberapa kapal dilaporkan beroperasi melebihi kapasitas penumpang yang tercantum pada manifes.
Yasti menyatakan KSOP seharusnya tidak menerbitkan izin berlayar bila jumlah penumpang melebihi kapasitas dan mempertanyakan kemungkinan adanya praktik tidak semestinya dalam penerbitan izin tersebut.
Ia bahkan menyebut dugaan adanya permainan dalam proses izin tersebut dengan ungkapan “ada hengki pengki ya”, yang menurutnya telah berlangsung bertahun-tahun.
Yasti juga menyinggung catatan KNKT yang berkali-kali mengeluarkan rekomendasi, namun menurutnya rekomendasi itu belum dilaksanakan secara konsisten oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Dia memperingatkan agar tidak lagi ada korban jiwa akibat kelalaian yang sebenarnya bisa dicegah melalui perbaikan prosedur dan pengawasan.
Untuk meningkatkan akurasi data penumpang, Yasti mengusulkan pemanfaatan teknologi seperti kamera pengawas atau CCTV yang dapat dipantau dari pusat, termasuk dari Jakarta.
Yasti membandingkan praktik manifest di udara yang menurutnya lebih jelas dan menilai sektor pelayaran perlu menerapkan standar serupa agar jumlah penumpang dan muatan tercatat akurat.
Dia menutup dengan menekankan perlunya pembenahan menyeluruh terhadap pengawasan kapal, penerbitan izin berlayar, akurasi manifes, serta pelaksanaan rekomendasi KNKT agar kecelakaan serupa tidak terus berulang.







