Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Susanto Dwi Antoro, mengecek langsung pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk memastikan program berjalan sesuai sasaran.
Susanto yang merupakan wakil dari Daerah Pemilihan 5 Umbulharjo dan Kotagede menilai kehadiran legislator di lapangan bagian dari tanggung jawab pelayanan publik.
Program bedah rumah kali ini terlaksana melalui sinergi beberapa pihak tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta.
Menurut Susanto, pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga dapat diraih lewat kolaborasi masyarakat dan pihak swasta tanpa selalu bergantung pada anggaran daerah.
Ia menegaskan, tugas wakil rakyat bukan sekadar merumuskan kebijakan di meja rapat, melainkan memastikan manfaat kebijakan dirasakan secara nyata oleh warga.
“Pelayanan terbaik adalah turun langsung dan memastikan bantuan sampai pada yang berhak,” ujarnya saat berdialog dengan warga di lokasi peninjauan.
Susanto juga menekankan bahwa rumah yang layak bukan hanya soal fisik bangunan, melainkan elemen fundamental bagi masa depan keluarga.
Lingkungan hunian yang sehat dan aman, kata dia, berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup serta mendorong produktivitas komunitas setempat.
Keberhasilan membedah rumah tanpa menyerap APBD menjadi indikator bahwa semangat gotong royong dan kepedulian sosial di Yogyakarta masih kuat.
Ia mengajak semua elemen masyarakat untuk terus menjaga budaya kolaboratif tersebut dalam menyelesaikan persoalan sosial.
“Kolaborasi antar-pihak adalah kunci perubahan nyata; solidaritas ini membuktikan kepedulian bisa diwujudkan tanpa selalu mengandalkan pembiayaan pemerintah daerah,” katanya.
Susanto menyatakan komitmennya untuk terus berada di tengah warga dalam memperjuangkan akses terhadap hunian yang aman dan sehat.
Tujuannya, tutur dia, agar setiap keluarga memperoleh peluang hidup lebih baik melalui tempat tinggal yang manusiawi.







