Anggota Komisi VIII DPR RI, H. Wibowo Prasetyo, menekankan perlunya pengelolaan dana haji yang transparan, profesional, dan berkelanjutan.
Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan Diseminasi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Haji di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Kamis (6/8).
Wibowo mengingatkan bahwa dana haji merupakan amanah bagi jutaan calon jemaah sehingga pengelolaannya mesti dilakukan dengan kehati-hatian tinggi.
Ia menegaskan negara berkewajiban menjamin keamanan dana, pertumbuhan yang sehat, serta pemanfaatan sebesar-besarnya untuk kepentingan jemaah.
Menurut Wibowo, penyelenggaraan haji menghadapi tantangan yang semakin kompleks, termasuk lonjakan biaya layanan di Arab Saudi dan kenaikan tarif transportasi serta akomodasi.
Fluktuasi nilai tukar dan semakin panjangnya daftar tunggu juga menjadi faktor yang memerlukan skema pengelolaan adaptif dan terukur, ujarnya.
Mengenai wacana perubahan komposisi pembiayaan haji yang mengusulkan porsi nilai manfaat investasi hingga 60 persen dan Bipih 40 persen, Wibowo meminta kajian yang matang dan komprehensif.
Ia mengingatkan agar kebijakan yang diterapkan tidak mengurangi hak jutaan calon jemaah yang masih menunggu antrean dan tetap menjaga keberlanjutan dana haji.
Komisi VIII DPR RI, kata Wibowo, akan memperketat fungsi pengawasan agar kebijakan pembiayaan haji berpihak pada jemaah, transparan, dan sesuai prinsip syariah.
Acara tersebut menghadirkan Anggota Komite Investasi dan Penempatan BPKH, Reza Syam Pratama, yang memaparkan bahwa alokasi investasi syariah BPKH menerapkan manajemen risiko ketat untuk menjaga nilai manfaat.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, H. Eko Widodo, mengimbau masyarakat meningkatkan literasi tentang tata kelola haji guna memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pembiayaan.






