Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi VIII DPR RI dan Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (BAMAG Nasional) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7), anggota Komisi VIII Wibowo Prasetyo meminta agar aspirasi BAMAG dilengkapi dengan data dan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Permintaan itu ditujukan supaya usulan kebijakan yang diajukan bisa menjadi dasar penyusunan kebijakan yang komprehensif, tepat sasaran, dan solutif.
Wibowo memuji adanya kajian akademis dari BAMAG, tetapi menekankan bahwa paparan akademis perlu dibarengi bukti empiris yang kuat.
Menurutnya, kajian tersebut berhasil menempatkan isu pelayanan keagamaan Kristen dalam bingkai konstitusi dan ketahanan nasional, sehingga layak dijadikan rujukan awal.
Bagi DPR, masukan semacam itu penting sebagai bahan evaluasi untuk melihat apakah kebijakan pelayanan keagamaan telah memberikan rasa keadilan bagi seluruh warga negara.
Wibowo secara khusus mempertanyakan klaim adanya defisit sekitar 30 ribu guru agama Kristen yang disebut berdampak pada potensi hilangnya layanan pendidikan agama bagi 4,5 juta siswa.
Ia menegaskan bahwa klaim kritis seperti itu wajib disertai sumber data yang jelas dan dokumen pendukung yang dapat diverifikasi.
Selain permintaan data, Wibowo meminta BAMAG untuk menentukan satu usulan kebijakan prioritas yang dianggap paling mendesak untuk diperjuangkan dalam waktu dekat atau dalam satu tahun ke depan.
Beberapa isu lain yang mendapat sorotan meliputi usulan revisi Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 9 dan No. 8 Tahun 2006; meski revisi dianggap layak didiskusikan, Wibowo menekankan pentingnya menjaga fungsi PBM sebagai instrumen harmonisasi sosial dan pencegah konflik.
Usulan pemekaran Ditjen Bimas Kristen juga diminta dilengkapi dengan analisis mendalam mengenai kebutuhan organisasi, anggaran, efisiensi, dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan.
Sebagai langkah konkret, Wibowo meminta agar seluruh aspirasi BAMAG dijabarkan dalam sebuah policy paper yang komprehensif agar DPR dapat menindaklanjuti dengan lebih mudah.
Ia menutup pernyataannya dengan menyatakan bahwa jika usulan benar-benar mencerminkan kondisi nyata, DPR akan mendukung dan membahasnya lebih lanjut.







