Pemerintah Kota Magelang bersama DPRD sedang melakukan revisi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak untuk menanggapi dinamika tantangan perlindungan anak saat ini.
Dukungan kuat disampaikan Wibowo Prasetyo dari Fraksi PDI Perjuangan saat kunjungan kerja dan dialog dengan Kepala Dinas DPMP4KB Kota Magelang, Wawan Setiadi, di Kota Magelang pada Rabu (29/7).
Wibowo, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI dan anggota Komisi VIII DPR RI, menegaskan bahwa perlindungan anak kini harus menjangkau ranah digital selain ruang fisik.
Ia menyoroti ancaman seperti cyberbullying, kekerasan berbasis media sosial, eksploitasi digital, serta kebutuhan perlindungan data pribadi anak sebagai isu yang harus diakomodasi dalam regulasi baru.
Menurut Wibowo, peraturan daerah perlu bersifat adaptif agar kebijakan tidak tertinggal oleh perubahan sosial dan teknologi.
Revisi Perda ini dinilai sebagai kesempatan untuk memperkuat capaian Kota Layak Anak sehingga menjadi kebijakan nyata yang memberi rasa aman, bukan sekadar label simbolis.
Selain itu, Wibowo mendesak penyediaan rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebagai fasilitas darurat yang memberi perlindungan dan pendampingan.
Ia merinci bahwa rumah aman harus menyediakan perlindungan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, layanan kesehatan, serta proses pemulihan menyeluruh bagi korban.
Upaya pencegahan juga menjadi fokus, dengan dorongan penguatan edukasi pengasuhan di era digital, peningkatan literasi media sosial, dan pengoptimalan peran keluarga sebagai benteng utama.
Menanggapi hal tersebut, Kepala DPMP4KB Kota Magelang, Wawan Setiadi, menyatakan bahwa revisi Perda Perlindungan Anak memang langkah penting untuk memperkuat penyelenggaraan Kota Layak Anak dan menyelaraskan aturan daerah dengan tantangan zaman.







