Dr. I Wayan Sudirta, S.H., M.H., anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, mengusulkan pembentukan RUU Advokat untuk menata ulang tata kelola profesi advokat agar lebih berwibawa, profesional, dan dipercaya publik.
Ia menegaskan bahwa regulasi baru harus memprioritaskan perlindungan masyarakat dan kelangsungan sistem hukum, tidak sekadar mengatur kepentingan internal profesi dan sumber daya manusianya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam webinar yang digelar Pusat Kajian Pembaharuan Hukum Nasional, inisiatif mahasiswa Magister Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada Kamis (28/8/2026).
Wayan menilai advokat sebagai salah satu penegak hukum yang bertemu langsung dengan publik sehingga kewajibannya mencakup kompetensi hukum serta integritas moral dan tanggung jawab profesional.
Menurutnya, sejumlah praktik selama ini telah merusak citra profesi sehingga mendorong perlunya kerangka pengaturan yang lebih jelas dan berpihak pada pencari keadilan.
Perubahan regulasi menjadi semakin mendesak setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 126/PUU-XXIV/2026 pada 17 Juni 2026.
Putusan itu menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dinyatakan inkonstitusional bersyarat jika tidak diubah atau diganti dalam jangka waktu paling lama dua tahun.
Wayan mencatat bahwa banyaknya organisasi advokat tidak otomatis menunjang kualitas profesi apabila tidak ada standar yang seragam dalam rekrutmen, pendidikan, pengangkatan, dan penegakan kode etik.
Ia meminta agar perdebatan fokus pada pembangunan sistem pembinaan dan pengembangan profesi yang komprehensif, bukan hanya pada pilihan single-bar atau multi-bar.
Salah satu gagasan utama adalah pemisahan tegas antara fungsi representatif organisasi advokat dan fungsi regulatif profesi.
Wayan mengusulkan pembentukan konsil, badan, atau majelis independen yang bertugas sebagai regulator profesi advokat.
Regulator independen tersebut diharapkan mengatur standar kompetensi, pendidikan minimum, ujian profesi, perizinan praktik, serta pengembangan kualitas dan pengawasan kode etik.
Ia menegaskan bahwa keberadaan regulator tidak akan mengurangi independensi advokat, karena negara tetap berkewajiban menjamin kualitas pelayanan hukum dan akses terhadap keadilan.
Salah satu rekomendasi teknis adalah penyelenggaraan Ujian Profesi Advokat atau National Bar Examination secara seragam, objektif, transparan, dan berbasis kompetensi.
Wayan menilai ujian profesi harus menjadi tolok ukur minimum sebelum seseorang menjalankan praktik advokat.
Selain ujian, program magang perlu dijalankan secara utuh melalui kantor advokat yang memenuhi standar pendidikan profesi agar pengalaman praktis advokat baru bermakna.
Ia juga mendorong penerapan Continuing Professional Development untuk memastikan advokat terus memperbarui kemampuan dan pengetahuan secara berkala.
Wayan mengingatkan bahwa desain awal UU Nomor 18 Tahun 2003 mengarah pada single-bar, tetapi praktiknya berkembang menjadi multi-bar sejalan dinamika organisasi advokat.
Kondisi itu kian diperkuat oleh Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73 Tahun 2015 yang memberi ruang pengambilan sumpah advokat dari berbagai organisasi.
Menurutnya, tantangan bukan banyaknya organisasi, melainkan bagaimana menjamin standar kompetensi dan integritas yang setara untuk seluruh advokat.
Sebagai pelajaran, ia menyinggung Legal Profession Uniform Law di Australia yang mengintegrasikan pengaturan pengangkatan, praktik, etika, pengaduan, dan perlindungan konsumen.
Wayan juga mencontohkan praktik di Singapura di mana penerimaan advokat dipandang sebagai fungsi publik sehingga standar profesi terkait kepentingan masyarakat.
Soal pengawasan, ia meminta pemisahan jelas antara pelanggaran etik yang bersifat substansial dan pelanggaran disiplin administratif.
Pelanggaran etik dimaknai sebagai tindakan seperti konflik kepentingan, penyalahgunaan dana klien, manipulasi dokumen, penyesatan, ketidakjujuran, dan pelanggaran kerahasiaan.
Sementara pelanggaran disiplin mencakup kewajiban administratif seperti pemenuhan pendidikan berkelanjutan dan pembaruan izin praktik.
Wayan menekankan mekanisme pemeriksaan harus independen dan profesional agar tidak memunculkan konflik kepentingan struktural bila seluruh otoritas terkonsentrasi dalam satu organisasi.
Regulator yang diusulkan diberi tugas menerima pengaduan publik, melakukan pemeriksaan dan investigasi, menjatuhkan sanksi, serta menyediakan mekanisme banding berdasarkan prinsip due process of law.
Sanksi disarankan bersifat bertingkat, mulai dari teguran hingga pencabutan izin praktik untuk pelanggaran berat.
Terkait perlindungan profesi, Wayan menyatakan imunitas advokat perlu dijamin selama tugas dilakukan dengan itikad baik dan sesuai kode etik serta peraturan perundang-undangan.
Namun, ia juga menekankan pentingnya perlindungan yang seimbang bagi masyarakat agar ada saluran pengaduan yang jelas ketika layanan hukum tidak memadai.
Dalam perspektif tanggung jawab sosial, Wayan mengingatkan kewajiban advokat memberikan bantuan hukum gratis kepada warga yang membutuhkan.
Ia juga meminta RUU Advokat mengantisipasi perubahan bentuk kantor advokat menjadi badan usaha jasa hukum dengan aturan mengenai bentuk, kedudukan, tanggung jawab, praktik keahlian, dan tata kelola.
Tujuan akhir pembenahan menurut Wayan adalah memulihkan dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap profesi penegak hukum.
Komisi III DPR RI bersama Badan Keahlian DPR RI membuka ruang untuk menerima aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses pembentukan RUU Advokat.
Wayan berharap regulasi baru memberikan kepastian tentang kedudukan dan peran advokat sebagai penegak hukum yang profesional, akuntabel, berkualitas, dan berintegritas.
Penyusunan aturan yang kuat dan standar seragam diharapkan memperkuat peran advokat dalam menjaga hak masyarakat, memperluas akses pada keadilan, dan menghadirkan kepastian hukum yang berkeadilan.







