Bareskrim Polri menyatakan bahwa mayoritas titik api kebakaran hutan dan lahan ditemukan sengaja dibakar, menurut keterangan Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Irhamni.
Anggota Komisi III DPR RI, Dr. I Wayan Sudirta, menanggapi temuan tersebut dengan kecaman keras dan mendesak penegakan hukum yang tegas.
Sudirta, yang juga ketua Ikatan Alumni Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia dan pengajar di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, menyebut praktik itu sebagai kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran berat terhadap lingkungan hidup.
Menurut penyelidikan, motif utama pembakaran adalah pengurangan biaya operasional dalam pembukaan kawasan perkebunan kelapa sawit dibandingkan metode pembersihan lahan yang benar.
Wayan Sudirta menegaskan bahwa alasan penghematan biaya tidak dapat membenarkan tindakan yang merugikan jutaan warga.
Ia menambahkan bahwa asap pekat telah melumpuhkan aktivitas ekonomi, menutup sekolah, merusak paru-paru anak-anak, dan memicu krisis Infeksi Saluran Pernapasan Akut.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan tertulis pada Senin (24/8/2026).
Sudirta juga mengingatkan dampak lintas batas yang mempermalukan negara melalui kabut asap (transboundary haze).
Kerusakan ekologi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan penghancuran ruang hidup masyarakat adat tidak bisa ditimbang dengan keuntungan ekonomi yang dihemat pelaku.
Dalam tuntutannya, ia meminta Bareskrim mengambil langkah penegakan hukum yang progresif, tajam ke atas, dan tanpa kompromi.
Data sementara menunjukkan Polri menangani 89 laporan dan telah menetapkan 72 tersangka.
Permintaan pertama Sudirta adalah agar penyidikan tidak berhenti pada pekerja lapangan atau pelaksana pembakaran semata.
Ia menuntut pengusutan hingga ke aktor intelektual, pemodal, dan pihak eksekutif perusahaan yang diduga memberi perintah atau membiarkan praktik ini berlangsung.
Permintaan kedua adalah menjerat korporasi yang terlibat dan menelusuri aliran dana (follow the money) untuk mengungkap rantai pembiayaan dan keuntungan dari pembukaan lahan berbasis pembakaran.
Jika keterlibatan korporasi terbukti, Sudirta menekankan penerapan pidana korporasi, pembekuan aset, dan pencabutan hak guna usaha secara permanen.
Permintaan ketiga meliputi penerapan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal, termasuk Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Ia menilai penjatuhan sanksi berat dan kewajiban membayar ganti rugi pemulihan lingkungan yang nilainya jauh melampaui penghematan pelaku diperlukan untuk efek jera.
Komisi III DPR RI, kata Sudirta, akan mengawal kinerja Bareskrim secara ketat dalam penanganan 89 laporan itu.
Ia menegaskan negara tidak boleh kalah dari korporasi serakah; penegakan hukum harus mengurai akar kejahatan, memenjarakan pemodal, dan memukul daya ekonomi korporasi pelaku.







