Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta menyatakan dukungan terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan aktivitas pertambangan ilegal.
Pernyataan itu disampaikan di Gedung Nusantara II DPR, Jumat (14/8/2026).
Sudirta meminta aparat penegak hukum memastikan instruksi Presiden benar-benar dilaksanakan hingga ke lapangan.
Ia menegaskan, jika penegak hukum di daerah tidak mampu menumpas tambang ilegal, hal itu mengindikasikan adanya kekuatan besar yang melindungi praktik tersebut.
Sudirta mengingatkan bahwa masalah pertambangan ilegal bukan hal baru dan masih ditemukan di sejumlah daerah.
Menurutnya, kesulitan aparat menyentuh aktivitas itu menimbulkan dugaan adanya backing atau pelindung yang membuat pelaku merasa kebal hukum.
Sudirta menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan instruksi pimpinan negara dan keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses tersebut.
Ia mendorong evaluasi hingga penyegaran terhadap aparat yang bertugas di wilayah pertambangan bila diperlukan.
Pria politikus dari PDI Perjuangan itu mengusulkan penempatan personel yang berintegritas serta tegas untuk menangani masalah tambang ilegal.
“Jangan sampai aparat negara hukum takut sama penambang ilegal dan beking-bekingnya,” ujarnya.
Sudirta menambahkan, aparat yang ditugaskan seharusnya memiliki keberanian menanggung risiko di daerah-daerah tambang.
Ia menekankan bahwa pemberantasan tambang ilegal memerlukan keberanian dan konsistensi dari penegak hukum.
Sudirta berharap instruksi Presiden yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat (14/8), tidak berhenti sebagai pernyataan semata tetapi diwujudkan melalui tindakan penindakan di berbagai daerah.







