JENGGALA.ID – Pemerintah telah memastikan bahwa warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau tidak akan mengalami penggusuran karena proyek Rempang Eco-City. Sebaliknya, mereka akan dipindahkan ke kampung yang masih berada dalam wilayah yang sama. Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa ini bukan penggusuran atau relokasi, tetapi pergeseran warga. Awalnya, rencananya adalah untuk memindahkan warga dari Rempang ke Galang, tetapi sekarang ke kampung yang masih ada di Rempang, khususnya ke Tanjung Banun. Saat ini, sekitar 300 dari total 900 kepala keluarga (KK) telah setuju untuk dipindahkan.
Pemerintah akan memberikan kompensasi kepada warga yang dipindahkan. Setiap KK akan mendapatkan rumah tipe 45 di Tanjung Banun. Bagi warga yang memiliki rumah lebih besar dari tipe 45, mereka akan menerima tambahan uang tunai.
Proses pembangunan rumah baru sedang berlangsung, dan pemerintah akan memberikan bantuan uang tunai kepada warga terdampak selama proses ini berlangsung. Mereka akan menerima uang tunggu sebesar Rp1,2 juta per orang dan uang kontrak rumah sebesar Rp1,2 juta per KK. Sebagai contoh, jika satu KK memiliki empat orang, maka mereka akan mendapatkan uang tunggu sebesar Rp4,8 juta dan uang kontrak rumah sebesar Rp1,2 juta.
Sebelumnya, konflik terjadi antara warga dan polisi dalam pembangunan Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau. Warga menolak dipindahkan dari rumah mereka, dan ada tindakan represif dari pihak kepolisian terhadap warga yang berdemonstrasi.
Presiden Jokowi mengakui adanya masalah komunikasi yang kurang baik dalam penerapan kebijakan di Rempang. Oleh karena itu, ia mengirim Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ke Rempang untuk menyelesaikan permasalahan ini.







