JENGGALA.ID – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau mengkritik Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto karena menyebut warga Rempang, Batam, tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan. Direktur Eksekutif Walhi Riau, Boy Jerry Even Sembiring, berpendapat bahwa negara, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN, seharusnya memberikan legalitas tanah kepada masyarakat sejak lama. Pasalnya, warga telah tinggal di lahan itu sejak 1834.
Boy juga mengingatkan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap 9 juta hektare yang akan ditata kepemilikannya melalui reforma agraria. Jokowi bahkan menyebut 4,9 juta hektare tanah negara bisa diberikan kepada rakyat. Namun, selama hampir dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementerian ATR/BPN tidak melakukan tindakan konkret di Rempang, seperti menerapkan skema Tora (tanah objek reforma agraria) atau perhutanan sosial.
Menurut Boy, Kementerian ATR/BPN seharusnya proaktif dalam melegalisasi tanah warga di 16 kampung Melayu di Rempang, bukan merelokasinya. Ia bertanya mengapa mereka tidak bertindak untuk melegalisasi tanah yang telah dikuasai secara turun temurun oleh masyarakat adat dan lokal di Rempang.
Boy juga merasa heran dengan pernyataan pemerintah yang tampaknya ingin mengambil tanah yang telah ditempati warga jauh sebelum Indonesia merdeka. Baginya, relokasi bukanlah solusi yang tepat. Ia berpendapat bahwa pendekatan win-win solution tidak sesuai, karena seakan-akan negara merampas tanah rakyat, dan itu sulit dimengerti.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa lahan tinggal di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, tidak memiliki sertifikat kepemilikan. Menurutnya, semua kepemilikan lahan ada di bawah otoritas Batam. Lahan yang akan dijadikan lokasi Rempang Eco City sebesar 17 ribu hektare sebagian besar adalah kawasan hutan, dengan 600 hektare sebagai Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang diberikan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam kepada perusahaan terkait.
Hadi juga mengklaim bahwa sebelum konflik di Pulau Rempang terjadi, pemerintah telah berusaha mendekati masyarakat setempat, dan hampir 50 persen dari warga menerima usulan terkait relokasi untuk Rempang Eco City.







