Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengingatkan kembali ketiadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dikelola Pemprov DKI di Pulau Kelapa, Kabupaten Kepulauan Seribu.
Kondisi tersebut menyulitkan warga karena akses ke lokasi pemakaman yang terkelola secara resmi belum tersedia.
Yuke menyatakan kebutuhan akan TPU di Pulau Kelapa menjadi perhatian utama saat Komisi D meninjau realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2025 di Kepulauan Seribu pada Rabu (15/7/2026).
Saat ini warga masih memanfaatkan lahan wakaf atau tanah milik pribadi untuk pemakaman.
Banyak dari lahan tersebut belum dilengkapi sertifikat resmi sehingga mempersulit intervensi dan pengembangan fasilitas oleh Pemprov DKI Jakarta.
“Kalau diajukan untuk pemakaman ke Pemprov, sertifikatnya harus jelas,” tegas Yuke.
Komisi D mendesak percepatan proses sertifikasi untuk lahan yang potensial dialihfungsikan menjadi TPU agar pembangunan dapat segera dieksekusi tanpa menimbulkan sengketa hukum di masa mendatang.
Selain fokus pada Pulau Kelapa, Komisi D berencana melakukan pemetaan kebutuhan lahan pemakaman menyeluruh di seluruh wilayah Kepulauan Seribu.
Pemetaan itu akan mencakup estimasi kebutuhan lahan per pulau, aspek aksesibilitas, serta jarak antar lokasi sebagai bahan penyusunan cetak biru pembangunan TPU terpadu.
“Kita petakan kebutuhannya berapa, pulau-pulau mana saja, termasuk jarak-jaraknya juga,” pungkas Yuke.







