JENGGALA.ID – Sejumlah warga di Kota Parepare Sulawesi Selatan menolak pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel. Massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Soreang Peduli Kota Santri melakukan aksi demonstrasi di Jalan Poros Parepare-Pinrang, Kecamatan Soreang, pada Jumat (6/10) lalu. Mereka mendesak agar pembangunan sekolah dihentikan karena dianggap tidak memiliki izin. Penolakan ini terutama berasal dari lingkungan mayoritas Muslim, dengan alasan bahwa izin sekolah tersebut tidak lengkap.
Anggota DPRD Parepare, Kamaluddin Kadir, menjelaskan bahwa izin untuk pembangunan sekolah sebenarnya telah diajukan kepada PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Ia juga menyoroti bahwa saat ini izin dapat diajukan secara online melalui OSS (Online Single Submission).
DPRD Parepare telah merekomendasikan agar pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel dihentikan sementara guna menghindari potensi konflik sosial yang lebih luas. Kamaruddin menekankan bahwa keputusan untuk menghentikan pembangunan sekolah ada di tangan pemerintah daerah, dan mereka akan mengadakan proses mediasi dengan berbagai pihak yang terlibat, termasuk kelompok massa, pihak sekolah, dan pemerintah.
Wakil Ketua II DPRD Parepare, Rahmat Sjamsu Alam, menyatakan bahwa mereka akan mengundang Yayasan Sekolah Kristen Gamaliel untuk memberikan penjelasan, serta melibatkan dinas-dinas terkait seperti PUPR, dinas pendidikan, dan dinas PTSP untuk membahas masalah perizinan sekolah. Tujuannya adalah mencari solusi atas permasalahan ini. Jika mediasi tidak berhasil, kemungkinan lokasi pembangunan sekolah akan direkomendasikan untuk dipindahkan ke tempat lain.
Sementara itu, Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Gamaliel, Sinta, membantah bahwa pendirian sekolah tidak memiliki izin. Pihaknya mengklaim telah mengurus izin sebelum memulai pembangunan sekolah dan menegaskan bahwa tidak akan membangun tanpa izin. Mereka menyatakan bahwa tujuan pendirian sekolah tersebut adalah untuk pendidikan dan bukan untuk mencari keuntungan.
Sinta menunggu hasil dari proses mediasi yang dilakukan DPRD Parepare sebelum memberikan klarifikasi lebih lanjut tentang tindakan demonstrasi massa.







