Pemerintah meluncurkan Sekolah Rakyat sebagai strategi untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan berkelanjutan.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerangkan program ini menyasar anak dari keluarga miskin pada desil 1 dan desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Agus Jabo menegaskan prioritas penerimaan adalah desil 1; baru apabila kuota untuk desil 1 belum terpenuhi, pendaftaran dibuka untuk desil 2.
Pernyataan itu disampaikan saat Agus menerima audiensi Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu dan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Anang Armunanto di Jakarta pada Kamis 27 Agustus 2026.
Pemerintah menilai bantuan sosial saja tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan, sehingga diperlukan investasi pada pendidikan bermutu untuk mengubah peluang hidup generasi berikutnya.
Program berkonsep asrama ini dirancang agar anak tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga tinggal dalam lingkungan yang memenuhi kebutuhan dasar dan mendukung perkembangan.
Kementerian mencatat sejumlah kendala yang dihadapi anak keluarga miskin, antara lain masalah gizi, sanitasi, rendahnya rasa percaya diri, dan lingkungan sosial yang kurang mendukung.
Dalam kondisi tertentu, anak-anak kerap harus membantu orang tua bekerja sehingga kesempatan belajar dan pengembangan diri mereka berkurang.
Agus Jabo menegaskan pentingnya intervensi negara sejak dini agar anak-anak tersebut tidak terus hidup dalam lingkungan kemiskinan.
Data kementerian menunjukkan sekitar 4,1 juta anak belum mendapat akses pendidikan, sementara kapasitas Sekolah Rakyat pada tahun ini baru mencapai sekitar 43 ribu siswa.
Target pengembangan ditetapkan mencapai 1 juta siswa pada 2029, sehingga upaya untuk menjangkau total 4,1 juta anak masih memerlukan percepatan.
Untuk mengejar target tersebut, pemerintah meminta daerah mempercepat kesiapan lokasi Sekolah Rakyat dengan melengkapi persyaratan bagi lahan yang sudah clear and clean.
Agus Jabo menyatakan pemerintah berupaya agar usulan lokasi yang sudah memenuhi syarat dapat masuk pada tahun ini.
Salah satu daerah yang telah menyiapkan lokasi adalah Kabupaten Nias Barat, yang menyiapkan lahan seluas 8,6 hektare di Simaeasi, Kecamatan Mandrehe.
Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu menyampaikan bahwa seluruh persyaratan lahan telah dilengkapi, termasuk sertifikat yang sudah selesai dan pemeriksaan oleh tim dari balai.
Eliyunus menilai Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan di daerahnya mengingat angka kemiskinan yang masih tinggi.
Dari sekitar 97.856 jiwa penduduk Nias Barat, 22,47 persen masih berada dalam kategori miskin, sehingga pemerintah daerah berharap program ini membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi keluarga miskin.
Pemerintah Kabupaten Grobogan juga menyiapkan lokasi untuk Sekolah Rakyat berupa lahan seluas 6,75 hektare di Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi.
Sekretaris Daerah Grobogan Anang Armunanto menyebut lokasi tersebut strategis karena berada di kawasan permukiman perkotaan serta dekat dengan fasilitas seperti rumah sakit dan pusat pemerintahan kabupaten.
Persiapan lahan menjadi bagian penting dukungan daerah dalam memperluas cakupan Sekolah Rakyat agar lebih banyak anak dari keluarga miskin dapat terlayani.







