Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan prasyarat penting untuk mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan konsumsi serta produksi.
Pernyataan itu disampaikan Selasa, 28 Juli 2026.
Bima menjelaskan pengelolaan inflasi yang efektif akan menghasilkan efek berantai, termasuk penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.
“Kalau kita berhasil mengelola inflasi maka spillover efeknya banyak, mendorong konsumsi, menstimulasi produksi, membuka lapangan pekerjaan, dan sesuai dengan target Bapak Presiden 8 persen of economic growth,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di tingkat lokal.
Kementerian Dalam Negeri disebut terus mengawal upaya tersebut melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang rutin digelar sejak Oktober 2022.
Bima memaparkan bahwa tantangan pengendalian inflasi berbeda antarwilayah, dengan kasus khas pada Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurutnya, faktor seperti konektivitas antarpulau, biaya logistik, dinamika pariwisata, hari besar keagamaan, serta kondisi cuaca memiliki peran signifikan dalam fluktuasi harga pangan di daerah-daerah tersebut.
Ia menekankan bahwa kendala distribusi kerap sama krusialnya dengan masalah produksi di daerah kepulauan.
Sebagai langkah penguatan, Bima mendorong peningkatan kerja sama antardaerah untuk memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan pangan.
Dia juga mengajak pemda memanfaatkan teknologi informasi untuk pemantauan harga secara real time serta mengoptimalkan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam perencanaan tata ruang.
Pengendalian inflasi, ujar Bima, harus merupakan hasil kolaborasi lintas sektor melibatkan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Perum Bulog, Kementerian Perdagangan, dan pemangku kepentingan lain agar stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.







