Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan indikator hubungan industrial yang sehat karena dibangun melalui dialog, musyawarah, dan kesepakatan antara pihak manajemen dan pekerja, Minggu, 28 Juni 2026.
Menurut Afriansyah, keberhasilan penyusunan PKB memperlihatkan bahwa perbedaan kepentingan tidak mesti berujung pada konflik berkepanjangan karena dapat diselesaikan melalui kesepakatan yang mengakomodasi semua pihak.
Ia menegaskan bahwa fungsi PKB melampaui aspek administratif dan legal formal; dokumen itu juga merefleksikan komitmen bersama untuk menciptakan hubungan kerja yang sehat, adaptif, dan berkeadilan.
Ruang komunikasi yang terbuka, kata Afriansyah, menjadi elemen penting untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas perusahaan dan kesejahteraan pekerja, sehingga proses perundingan yang melibatkan berbagai pandangan harus dijaga.
Dalam proses penyusunan, sempat muncul perbedaan pandangan pada tahap pra-perundingan terkait komposisi tim perunding, namun persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014.
Afriansyah menekankan perlunya menjaga kesinambungan hubungan industrial setelah penandatanganan PKB sehingga dokumen tersebut menjadi pedoman bersama untuk memperkuat kepercayaan dan kolaborasi antara manajemen dan pekerja.
Ia berharap setiap persoalan di lingkungan kerja dapat diselesaikan melalui dialog sejak dini sehingga potensi perselisihan dapat diminimalkan dan lahir budaya kerja yang lebih produktif serta memperkuat kinerja perusahaan.
Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menyebut PKB sebagai instrumen strategis yang mencerminkan kesamaan pandangan antara manajemen dan pekerja dalam menentukan arah pengembangan perusahaan.
Bobby menambahkan bahwa hubungan industrial yang sehat hanya bisa terwujud melalui komunikasi terbuka, rasa saling percaya, dan komitmen bersama untuk tumbuh dan berkembang.







