Peluncuran program Gender Mainstreaming for Women Leaders Academy dipimpin oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan.
Inisiatif ini bertujuan memperkuat peran perempuan dalam struktur birokrasi sekaligus mendukung pembangunan nasional yang inklusif menuju Indonesia Emas 2045.
Veronica menegaskan bahwa peningkatan kepemimpinan perempuan dapat mendorong kebijakan yang lebih peka terhadap kebutuhan publik dan memperbaiki kualitas layanan bagi seluruh warga.
Dalam sambutan yang disampaikan di kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026, ia juga menyoroti pentingnya lingkungan kerja aman, bebas diskriminasi, dan inovasi yang berkeadilan.
Akademi tersebut dirancang untuk melahirkan pemimpin perempuan yang kompeten, berintegritas, mampu berkolaborasi, dan konsisten menerapkan perspektif gender dalam setiap kebijakan.
Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) 2024 menunjukkan perempuan memang mendominasi jumlah ASN, namun keterwakilan pada jenjang pimpinan masih rendah.
Perempuan mengisi 15,83 persen JPT Pratama, 16,19 persen JPT Madya, dan 16,57 persen JPT Utama.
Veronica menilai kesenjangan ini tak bisa dijelaskan semata oleh kapasitas individu, sehingga dibutuhkan ekosistem yang memberi peluang memimpin berdasarkan kompetensi dan sistem merit.
Menurutnya, pengarusutamaan gender merupakan strategi yang memastikan kebijakan, program, dan pelayanan publik memberikan manfaat yang adil bagi seluruh warga negara.
Upaya tersebut juga sejalan dengan Asta Cita keempat sebagai bagian dari strategi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Untuk mewujudkan kepemimpinan inklusif, Veronica mengajak semua pemangku kepentingan menerapkan empat pilar utama: akses yang setara, partisipasi penuh, kontrol aktif, dan manfaat yang setara.
Ia menekankan bahwa kepemimpinan perempuan bukanlah arena persaingan antar gender, melainkan kemitraan strategis untuk menghadirkan perubahan nyata.
Veronica mengakhiri seruannya dengan ajakan bersama membangun peluang yang lebih luas, memastikan manfaat yang adil, dan meninggalkan dampak konkret demi terwujudnya Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.







