Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menegaskan prioritas pemerintah adalah menjamin keselamatan warga sipil yang terdampak konflik di Papua Tengah.
Pemenuhan hak dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan, ketersediaan pangan, dan perlindungan bagi kelompok rentan dinyatakan sebagai bagian dari prioritas tersebut.
Wamen HAM Mugiyanto menyoroti kewajiban pemerintah untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi secara layak.
Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurut laporan Komnas HAM, konflik di Papua Tengah telah menelan 12 orang meninggal dunia akibat penembakan.
Komnas HAM juga mencatat sekitar 124 ribu warga mengungsi ke berbagai lokasi demi mencari tempat yang lebih aman.
Mugiyanto mengatakan KemenHAM telah melakukan pemantauan langsung ke wilayah terdampak dan melakukan koordinasi dengan TNI dan Polri bulan sebelumnya.
Salah satu fokus koordinasi adalah perlindungan terhadap warga sipil dan penghormatan atas hak asasi manusia selama penanganan konflik.
Ia menegaskan bahwa perhatian terhadap masyarakat tidak boleh terbatas pada penyediaan pangan dan tempat tinggal sementara saja.
Pelayanan kesehatan bagi yang sakit, akses pendidikan bagi anak-anak, serta perlindungan khusus bagi kelompok rentan harus terus dijalankan.
Kementerian HAM berencana berkoordinasi dengan Menko PMK Pratikno untuk membahas kondisi pengungsi akibat konflik di Papua Tengah.
Pembahasan akan mencakup kebutuhan mendesak, langkah pemerintah, kekurangan yang ada, serta upaya penanganan bersama untuk masyarakat terdampak.
Mugiyanto menekankan pendekatan keamanan dan kemanusiaan harus berjalan seiring agar hak-hak warga sipil tetap terjaga meski dalam situasi konflik.







