Pada Kamis, 23 Juli 2026, Wali Kota New York Zohran Mamdani meminta pemerintah federal Amerika Serikat untuk bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) serta menindaklanjuti surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Mamdani mendesak agar otoritas nasional meninjau seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan surat perintah tersebut dan mempertimbangkan langkah-langkah untuk menegakkannya.
Pemerintah Kota New York tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi surat perintah penangkapan internasional itu, tegas Mamdani.
Namun ia menyatakan keyakinan bahwa pemerintahan federal dapat memfasilitasi penangkapan jika terdapat niat politik dan dasar hukum yang kuat.
ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu serta mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada November 2024 terkait dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama konflik di Gaza.
Mamdani sebelumnya menyebut Netanyahu sebagai “penjahat perang” dan menyatakan bahwa tokoh tersebut tidak diterima di Kota New York.
Ia juga berargumen bahwa Amerika Serikat mempunyai tanggung jawab atas korban dalam konflik di kawasan, karena warga negara AS turut membiayai persenjataan yang digunakan dalam serangan.
Pernyataan Mamdani dilaporkan oleh Anadolu dan kontras dengan sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pada hari Senin, Trump menegaskan bahwa Netanyahu tidak akan ditangkap dalam bentuk apa pun selama berada di wilayah Amerika Serikat.







