JENGGALA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah secara resmi mengumumkan bahwa Wali Kota Bima Muhammad Lutfi yang menjabat dari tahun 2018 hingga 2023, telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa, serta penerimaan gratifikasi. Pengumuman ini dilakukan dalam jumpa pers yang diadakan pada malam hari Kamis (5/10).
Lutfi, yang mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dan tangan diborgol, hadir dalam jumpa pers tersebut. Ketua KPK, Firli Bahuri, mengatakan, “Pada malam ini, kami menetapkan MLI [Muhammad Lutfi] sebagai tersangka, Wali Kota Bima periode 2018-2023.” Firli Bahuri juga menambahkan, “Tersangka MLI akan ditahan selama 20 hari pertama, dimulai dari tanggal 5 Oktober hingga 24 Oktober 2023, di Rutan KPK.”
Lutfi diduga terlibat dalam mengendalikan proyek-proyek yang dikerjakan oleh Pemerintah Kota Bima, dan dinyatakan menerima setoran uang dari para kontraktor sebesar Rp8,6 miliar. Firli Bahuri juga mengungkapkan bahwa terdapat indikasi penerimaan gratifikasi oleh MLI, termasuk dalam bentuk uang dari pihak-pihak lainnya, dan tim penyidik akan terus melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Dalam proses penyelidikan, KPK telah melakukan serangkaian upaya penggeledahan, termasuk di kantor pihak swasta di Jalan Karantina Kota Bima, rumah kediaman terkait di Jalan Gajah Mada Kota Bima, rumah kediaman terkait di Jalan Muhajir Kota Bima, dan rumah kediaman terkait lainnya di Perumahan BTN Gilipanda. Tim penyidik KPK berhasil mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti, termasuk dokumen dan alat elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini.
Muhammad Lutfi dihadapkan pada dakwaan pelanggaran Pasal 12 huruf i dan/atau Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).







