JENGGALA.ID – Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menekan pihak kepolisian agar segera membebaskan warga Bangkal Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah, yang ditangkap setelah aksi pada Sabtu (7/10). Ada informasi bahwa sebanyak 11 warga ditangkap setelah tindakan keras oleh aparat terhadap mereka.
Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, Bayu Herinata, menyampaikan bahwa mereka menginginkan pemenuhan hak-hak warga, dan salah satu tuntutan utama adalah pembebasan warga yang ditahan oleh kepolisian Seruyan, Kalimantan Tengah. Aksi warga Bangkal ini bertujuan untuk menuntut hak-hak yang seharusnya diberikan oleh PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) 1, anak perusahaan Best Agro International Group.
Warga memiliki dua tuntutan pokok: pembangunan kebun plasma sebesar 20 persen dari luas Hak Guna Usaha (HGU) dan pengembalian lahan warga di luar HGU yang telah digunakan oleh perusahaan.
Namun, menurut Bayu, aksi yang semula berjalan damai berubah menjadi konfrontasi karena tindakan represif dari aparat, termasuk penembakan terhadap warga dan penangkapan warga tanpa dasar yang jelas.
Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Erlan Munaji, mengklaim bahwa mereka telah menangkap 20 warga dengan alasan membawa senjata api. Bayu, di sisi lain, menegaskan bahwa informasi yang mereka terima hanya mengenai 11 warga yang ditangkap, dan mereka tidak membawa senjata api atau senjata tajam.
Sementara ada kabar bahwa tindakan represif oleh aparat dapat dipicu oleh tindakan agresif dari massa aksi atau serangan warga, Bayu membantah klaim tersebut. Dia menyebut bahwa sejak 16 September 2023, aksi tersebut mengalami gesekan dengan aparat dua kali, yang dipicu oleh tindakan represif aparat terhadap warga yang kemudian mendapat respons dari warga.
Di tingkat nasional, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, mengatakan bahwa mereka akan mengkonsolidasikan semua organisasi di tingkat nasional yang fokus pada isu lingkungan, sawit, Hak Asasi Manusia (HAM), dan hukum untuk memberikan dukungan solidaritas terhadap kejadian di Kalimantan Tengah. Mereka juga akan melakukan pendampingan untuk masyarakat dan memastikan bahwa mereka mendapatkan akses keadilan. Konflik di Kalimantan Tengah, menurutnya, berakar dari konflik agraria, dan mereka akan mendesak pemerintah untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan konflik tersebut.







