Kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, sudah berlangsung delapan hari dan menimbulkan dampak yang melampaui polusi udara semata.
Sebaran lindi beracun akibat upaya pemadaman kini meresap ke pemukiman warga dan aliran sungai terdekat.
Wahyu Eka Setyawan dari WALHI menyampaikan metode pemadaman baru yang diterapkan tim gabungan yakni penggunaan produk bernama flame blaze.
Pada Selasa 7 Juli 2026 Wahyu menjelaskan flame blaze adalah cairan konsentrat pemadam api yang berfungsi sebagai enkapsulan hidrokarbon, agen pembasah dan pendingin.
Ia memperingatkan penggunaan bahan tersebut bisa menjadi bentuk kekerasan ekologis bertahap atau slow violence bagi warga Mauk, Sukadiri dan Rajeg.
Alasan kekhawatiran itu, menurut Wahyu, berkaitan dengan praktik TPA yang masih menerapkan sistem open dumping alias menumpuk sampah secara terbuka.
Menurutnya, penyiraman berkapasitas besar dari udara dan darat justru memicu lonjakan volume air lindi beracun secara drastis.
Wahyu menyebut air lindi dari tumpukan sampah heterogen yang mengandung logam berat mudah meresap ke tanah dan berpotensi mencemari sumur warga serta merusak ekosistem daerah aliran sungai.
Ia juga menyoroti dampak asap plastik yang melepaskan zat dioksin dan furan sehingga ratusan warga mengalami ISPA akut.
WALHI menuntut pemerintah bersikap transparan mengenai komposisi kimia cairan pemadam yang dipakai di lokasi kebakaran.
Organisasi itu memperingatkan jika formulasi meninggalkan residu non-organik dalam skala besar, residu tersebut dapat larut bersama air pemadaman dan meningkatkan kepekatan racun pada air lindi yang merembes ke tanah warga.
Selain risiko pencemaran cair, Wahyu mengingatkan bahwa penyiraman dari atas dapat membentuk kerak keras pada permukaan tumpukan sampah plastik.
Fenomena itu berisiko mengisolasi kantong-kantong gas metana sehingga pada permukaan terlihat padam padahal sumber api tetap membara di dalam.
Wahyu memperingatkan kondisi tersebut dapat menjadi bom waktu yang berpotensi memicu ledakan atau kebakaran susulan saat mendapatkan suplai oksigen kembali.
Ia menegaskan kebakaran ini merupakan bukti kegagalan penegakan hukum lingkungan jika pemerintah kembali membiarkan kondisi seperti sediakala.
Langkah pertama yang ia nilai mendesak adalah pelaksanaan audit lingkungan menyeluruh dan penyelidikan sistemik terhadap pelanggaran hukum.
Wahyu mengingatkan bahwa Jatiwaringin terbukti melanggar Pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mewajibkan penutupan total praktik open dumping sejak 2013.
Permintaan kedua dari WALHI adalah Pemkab wajib memulihkan hak konstitusional warga sesuai Pasal 28H UUD 1945, termasuk menjamin layanan kesehatan gratis bagi seluruh korban terdampak asap karsinogenik.
Soal dampak kesehatan, Dokter spesialis paru dan Ketua Majelis Kehormatan PDPI, Tjandra Yoga Aditama, menyatakan ada rujukan ilmiah yang bisa dipakai untuk menilai dan menangani efek kebakaran sampah berskala luas.
Tjandra menyebut setidaknya lima kategori dampak dari kebakaran sampah, dan pada Selasa 7 Juli 2026 ia menguraikan salah satu aspek penting yaitu emisi gas berbahaya.
Menurutnya kebakaran berbagai jenis sampah yang luas dapat menghasilkan polusi udara dengan setidaknya delapan gas, yakni ammonia (NH3), karbon dioksida dioxide (CO2), karbon monoksida (CO), hidrogen sulfida (H2S), metana (CH4), nitrogen dioksida (NO2) dan sulfur dioksida (SO2).
Selain gas, kebakaran juga melepaskan partikel padat atau Particulate Matter dalam berbagai ukuran.
Tjandra menekankan khususnya PM 2,5 karena partikulat tersebut dapat mencapai alveolus paru dan menimbulkan efek kesehatan serius.







