Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak melalui serangkaian kebijakan dan program strategis.
Pernyataan itu disampaikan ketika Sudaryono menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Bali di Denpasar, Jumat 10 Juli 2026.
Menurut Sudaryono, fokus pembangunan sektor pertanian harus terukur pada kualitas hidup petani dan peternak yang lebih baik.
“Intinya tidak boleh ada lagi petani kita yang susah. Tidak boleh ada lagi petani kita yang hidupnya tidak baik,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya harga yang layak bagi hasil panen sehingga pendapatan petani dapat meningkat.
Sudaryono juga menyatakan harapan yang sama bagi peternak agar usaha ternak menghasilkan keuntungan yang mendorong kesejahteraan keluarga.
“Tidak boleh ada lagi petani yang hasil panennya tidak dihargai dengan harga yang baik. Tidak boleh lagi ada peternak yang hasil ternaknya tidak menyejahterakan dirinya,” tambahnya.
Kementerian Pertanian giat menjaga keseimbangan harga komoditas peternakan setelah terjadi penurunan tajam harga telur dan ayam hidup pada level peternak belakangan ini.
“Pemerintah terus mencari solusi agar harga di tingkat peternak tetap menguntungkan. Sehingga usaha peternakan tetap berkelanjutan,” kata Sudaryono.
Sudaryono mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas nasional sehingga upaya peningkatan produksi dalam negeri dan pengurangan impor menjadi langkah strategis.
“Kita tidak boleh impor lagi. Pelan-pelan impornya akan kita kurangi. Karena itu insan pertanian Bali harus ikut mengambil bagian dalam meningkatkan produksi,” ungkapnya.
Dalam upaya praktis, Kementerian Pertanian menyiapkan bantuan berupa benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), program cetak sawah, serta dukungan untuk peningkatan produksi.
Seluruh bantuan tersebut dapat diakses melalui pemerintah daerah, penyuluh pertanian, maupun organisasi petani seperti HKTI.
“Kalau ada petani yang tidak punya alat, laporkan, nanti kita bantu alat. Tidak punya bibit, laporkan, nanti kita kasih bibit,” tegas Sudaryono mengenai mekanisme pelaporan kebutuhan di lapangan.
Soal permintaan Pemerintah Provinsi Bali terkait penambahan kuota pupuk organik cair, Sudaryono menyatakan Kementerian akan menindaklanjuti dengan memanggil Dinas Pertanian Provinsi Bali untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal terkait.
“Kebutuhan pupuk organik cair akan dipetakan agar dapat dipenuhi sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Sudaryono juga meluruskan tujuan program cetak sawah di Papua sebagai upaya pengembangan lahan produktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Kita tidak mungkin membiarkan saudara-saudara kita di Papua berburu dan meramu terus. Rawa-rawa potensial dikembangkan menjadi sawah agar menghasilkan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Program tersebut diharapkan membuka lapangan kerja, memperkuat ketahanan pangan nasional, dan meningkatkan produksi pangan melalui konversi lahan potensial menjadi sawah produktif.
Untuk mempercepat hasil, Kementerian Pertanian akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, organisasi petani, penyuluh, dan pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi lintas pihak ini ditargetkan mempercepat peningkatan produktivitas sekaligus mewujudkan kesejahteraan petani dan peternak di seluruh Indonesia.







