JENGGALA.ID – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yang nonaktif, Sahat Tua P. Simandjuntak baru saja dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara dalam kasus korupsi pengelolaan dana hibah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hak politiknya juga dicabut selama empat tahun. Putusan ini diumumkan oleh Ketua Majelis Hakim Dewa Suardita di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada Selasa (26/9).
Sahat dinyatakan bersalah atas pelanggaran Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah oleh UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Majelis hakim menyatakan bahwa Sahat terbukti menerima suap dari dua terdakwa sebelumnya, yaitu Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi, yang bertugas sebagai pengelola kelompok masyarakat (pokmas) selama tahun anggaran 2020-2022. Hakim juga menyatakan bahwa Sahat bersama-sama melakukan beberapa tindak pidana korupsi.
Selain hukuman penjara sembilan tahun, Sahat juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp1 miliar, dengan alternatif pidana penjara selama enam bulan jika denda tidak dibayar. Dia juga harus mengganti uang sejumlah Rp39,5 miliar kepada negara dalam waktu satu bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak mampu membayar, harta bendanya akan disita dan dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menutupi jumlah uang pengganti tersebut. Dalam kasus terpidana tidak memiliki harta yang mencukupi, dia akan menjalani pidana penjara selama 4 tahun.
Selain itu, hak terdakwa Sahat untuk menduduki jabatan publik juga dicabut selama empat tahun setelah dia menyelesaikan masa pemidanaan.
Usai mendengar putusan tersebut, Sahat dan penasihat hukumnya meminta waktu selama tujuh hari untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
Sementara itu, Jaksa Penuntut (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arif Suhermanto, menyatakan menerima putusan hakim. Penting dicatat bahwa vonis yang diberikan oleh majelis hakim lebih ringan daripada tuntutan JPU KPK, yang sebelumnya meminta hukuman penjara 12 tahun, denda Rp1 miliar, mengembalikan uang pengganti Rp39,5 miliar, dan pencabutan hak menduduki jabatan publik selama lima tahun.
Di samping itu, staf ahli Sahat, Rusdi, dihukum empat tahun penjara dan denda Rp200 juta, atau pidana penjara pengganti selama tiga bulan jika denda tidak dibayar. Rusdi juga dinilai melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah oleh UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.







