Wakil Gubernur DKI Jakarta sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kebudayaan, Rano Karno, meminta agar kritik terhadap perjalanan Reformasi dijadikan bahan evaluasi, bukan sekadar ditolak.
Pernyataan itu disampaikan Rano saat menjadi pembicara dalam Public Lecture Jalan Buntu Reformasi di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (18/7), dalam rangka memperingati 30 tahun Peristiwa Kudatuli.
Ia menegaskan pemerintah berkewajiban menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia mampu mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul.
Rano mengakui kecenderungan pejabat untuk bersikap defensif saat menerima kritik, termasuk dengan cara sibuk memaparkan daftar capaian.
Menurutnya, respons semacam itu tidak cukup; kritik akademis harus diterima dan dianalisis secara serius.
Ia menyebut sejumlah temuan para sarjana, antara lain menguatnya oligarki, menyempitnya ruang sipil, serta biaya politik yang semakin mahal dan bersifat transaksional.
Dalam pandangannya, tugas pemerintahan bukan menyangkal diagnosis tersebut tetapi membuktikan bahwa jalan buntu bukanlah takdir yang harus diterima.
Dengan kiasan Betawi, Rano mengajak mencari alternatif jalan—gang atau lorong—sebagai metafora upaya menemukan celah solusi di tengah kebuntuan urban.
Ia berharap semangat pencarian jalan keluar itu menjadi warisan perjuangan para korban Kudatuli dan mendorong perbaikan demokrasi ke depan.







