Rencana pembangunan alun-alun seluas 3 hektare di Kabupaten Malang kembali memanas setelah Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, mengemukakan alternatif lokasi baru di belakang Pendopo Pemkab Kepanjen.
Usulan itu muncul di tengah perdebatan publik mengenai penentuan titik yang paling tepat untuk proyek tersebut.
Perubahan wacana tersebut langsung memicu reaksi dari pihak legislatif.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang menyatakan penolakannya secara terbuka; Wakil Ketua Fraksi, Zulham Akhmad Mubarok, mengkritik langkah Bappeda yang dinilai inkonsisten.
Zulham menegaskan bahwa sejak awal rencana alun-alun telah mengacu pada opsi yang diajukan Bupati H. M. Sanusi, yaitu lokasi di belakang Stadion Kanjuruhan.
Opsi di belakang stadion dinilai lebih realistis dan efisien karena Pemkab Malang sudah memiliki aset lahan seluas 1 ha di lokasi tersebut, sehingga tidak perlu membeli seluruh lahan dari awal.
Menurut Zulham, komitmen untuk mempertimbangkan lahan di belakang stadion sempat diperkuat ketika Bupati Sanusi mengajak pimpinan DPRD, termasuk Ketua Fraksi PDIP Abdul Qodir, untuk meninjau lokasi tersebut secara langsung.
Wakil Ketua Fraksi menyayangkan keputusan Bappeda yang dianggap tidak melibatkan legislatif secara memadai dan menyatakan fraksinya akan menolak wacana pemindahan lokasi yang tiba-tiba itu.
Pernyataan penolakan itu disampaikan pada Jumat (17/7).
Di sisi lain, Bupati H. M. Sanusi berusaha meredam ketegangan dengan menyampaikan bahwa pemerintah daerah masih mematangkan kajian untuk menentukan lokasi terbaik dari beberapa alternatif.
“Sedang dimatangkan perencanaannya,” ujar Sanusi.
Data dari Bappeda menunjukkan ada tiga alternatif lokasi awal yang dipertimbangkan untuk alun-alun tersebut.
Opsi Pertama: Di belakang Stadion Kanjuruhan.
Opsi Kedua: Di sebelah barat Stadion Kanjuruhan.
Opsi Ketiga: Di antara gedung Islamic Center dengan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tepat di seberang jalan depan stadion.
Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar, membenarkan adanya tiga opsi tersebut dan menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin tergesa-gesa dalam menentukan keputusan akhir.
“Memang ada tiga opsi itu, namun sedang dimatangkan. Dari tiga opsi itu, masing-masing tentu punya kelebihan dan kekurangan,” pungkas Budiar.







