Pemerintah Kabupaten Sleman mempercepat upaya perluasan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di wilayahnya.
Wakil Bupati Danang Maharsa memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menyisir pekerja rentan yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
Instruksi itu disampaikan dalam Forum Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) Semester I Tahun 2026 yang digelar di Sleman pada Selasa (21/7).
Danang menegaskan bahwa target kepesertaan tahun ini adalah 37 persen, yang berarti masih dibutuhkan sekitar 14.000 peserta lagi.
Ia meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan OPD terkait memetakan celah-celah kelompok pekerja rentan untuk ditindaklanjuti.
Menurut Danang, jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar memenuhi target administratif.
Ia menyebutkan bahwa perlindungan tersebut berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang penting saat pekerja menghadapi risiko kecelakaan kerja atau musibah lainnya.
Pemkab berkomitmen memperkuat pemetaan dan mengalokasikan perlindungan bagi kelompok pekerja yang berisiko tinggi.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sleman, Sony Eka Santana, melaporkan tingkat kepesertaan per Juni 2026 telah mencapai 34,53 persen.
Angka itu setara dengan 195.000 pekerja dari total 566.865 pekerja di Kabupaten Sleman.
Sony mencatat capaian tersebut naik dari triwulan I yang sebesar 33,98 persen.
Menurutnya, tingkat kepesertaan ini merupakan yang tertinggi di tingkat kabupaten se-DIY dan menunjukkan tren positif.
Keberhasilan peningkatan kepesertaan turut didukung oleh komitmen APBD Pemkab Sleman dan alokasi anggaran perangkat desa.
Hingga pertengahan 2026, alokasi tersebut telah mampu melindungi 22.810 pekerja rentan dari berbagai elemen.
Sony juga mengapresiasi inisiatif Pemkab Sleman yang menjadi daerah pertama di DIY menginisiasi Forum UCJ sebagai wadah koordinasi rutin untuk mempercepat kepesertaan.







