Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan kekecewaan atas vonis Pengadilan Negeri Bandung terhadap 19 orang yang terbukti terlibat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus adopsi ilegal bayi ke Singapura.
Kasus ini diklasifikasikan sebagai kejahatan transnasional, namun KPAI menilai hukuman yang dijatuhkan jauh dari cakupan hukuman maksimum yang diatur.
Pada 21 Juli 2026, majelis hakim mengganjar terdakwa utama bernama Popo dengan hukuman tujuh tahun penjara.
Empat orang yang berperan sebagai perekrut dijatuhi hukuman antara enam hingga tujuh tahun penjara.
Sementara itu, 14 tersangka lainnya dipidana dengan vonis antara tiga hingga empat tahun penjara.
KPAI menilai putusan tersebut berpotensi menciptakan preseden buruk karena seolah-olah TPPO terhadap anak diperlakukan sebagai kejahatan ringan.
Menurut KPAI, besaran hukuman saat ini tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang TPPO dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur hukuman maksimal 15 tahun penjara serta denda hingga Rp600 juta.
Organisasi tersebut menilai hukuman relatif ringan tidak akan memberikan efek jera dan belum memenuhi rasa keadilan bagi para korban.
Selain soal besaran hukuman, KPAI mengungkap sejumlah persoalan dalam penanganan perkara, antara lain belum tersentuhnya proses hukum terhadap pelaku di negara penerima.
KPAI juga menyorot bahwa status residivis pelaku utama tidak dijadikan alasan pemberatan hukuman serta adanya indikasi pelanggaran administrasi yang meloloskan dokumen bayi yang belum ditindaklanjuti secara hukum.
Putusan pengadilan belum menjelaskan nasib 18 bayi yang disebut telah berada di luar negeri, padahal perlindungan terhadap anak-anak tersebut dinilai sama pentingnya dengan pemidanaan pelaku.
Untuk itu, KPAI mendesak Kejaksaan Negeri Bandung mengajukan upaya banding atas vonis tersebut dan meminta Komisi Yudisial memantau putusan demi menjunjung prinsip perlindungan terbaik bagi anak.
KPAI menegaskan kewajiban negara tidak berhenti pada pemidanaan; negara harus aktif menemukan, memulangkan, serta memulihkan identitas dan hak 18 bayi korban perdagangan itu.







