Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, mengusulkan agar iuran BPJS Ketenagakerjaan (TK) bagi pekerja sektor informal ditanggung oleh negara.
Pernyataan itu disampaikan usai kegiatan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung pada Senin.
Vita menilai perlindungan sosial perlu diperluas karena struktur ekonomi Temanggung didominasi pekerja nonformal, terutama petani tembakau dan petani kopi.
Kelompok lain yang menjadi perhatian mencakup pedagang, pengemudi ojek online (ojol), serta pekerja mandiri yang tidak tercakup skema jaminan sosial formal.
Menurut Vita, kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat menjadi peserta sebagai upaya melindungi diri dari risiko kecelakaan kerja dan kematian.
Di tingkat legislasi, DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) tengah membahas Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memprioritaskan penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Fraksi PDI Perjuangan mengajukan skema serupa Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada BPJS Kesehatan, sehingga iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal yang rentan dan tidak mampu dapat dibayarkan oleh negara.
Vita menegaskan bahwa jika pekerja formal sudah diwajibkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka pekerja informal yang jumlahnya besar juga berhak atas perlindungan serupa.
Adanya skema PBI diharapkan meningkatkan tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan memastikan manfaat perlindungan benar-benar dirasakan masyarakat sektor informal.
Ia menambahkan bahwa negara harus hadir memberi rasa aman kepada seluruh pekerja, khususnya mereka dengan risiko tinggi namun keterbatasan ekonomi.
Vita berharap pembahasan RUU ini dapat diselesaikan sesuai target, sehingga regulasi yang diharapkan dapat disahkan pada Oktober dan memberi akses perlindungan bagi petani, pedagang, pengemudi ojol, serta pekerja informal lainnya melalui skema PBI BPJS Ketenagakerjaan.







