Jutaan petani dan pekerja sektor informal masih tergolong rentan karena belum sepenuhnya tercover jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dalam menanggapi kondisi itu, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Vita Ervina, mendorong adanya subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk kelompok tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Vita saat mengikuti sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang di Kabupaten Magelang pada Rabu (29/7).
Vita menyatakan bahwa bantuan subsidi iuran akan menjadi instrumen penting untuk memperluas akses perlindungan bagi pekerja bukan penerima upah (BPU).
Menurut Vita, dengan subsidi iuran, cakupan kepesertaan dapat meluas sehingga manfaat program BPJS Ketenagakerjaan lebih nyata dirasakan masyarakat di lapangan.
Selain inisiatif di tingkat pusat, Vita juga meminta pemerintah daerah mengambil bagian melalui anggaran daerah.
Ia merekomendasikan agar pemda memprioritaskan dukungan awal untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Melalui alokasi dana daerah, Vita menilai pekerja rentan dapat memperoleh kepastian jaminan sosial tanpa harus menanggung biaya sendiri.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang, Verry Khristoforus Boekan, menyambut baik langkah sinergi dengan Komisi IX DPR RI.
Verry menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut merupakan gelombang ketiga pada tahun 2026 dari enam rangkaian acara yang direncanakan di Kabupaten Magelang.
Ia menekankan bahwa sektor informal, terutama petani, merupakan tulang punggung angkatan kerja di Kabupaten Magelang dan memerlukan peningkatan literasi jaminan sosial.
Verry menambahkan bahwa seluruh pekerja berhak atas perlindungan keselamatan kerja, dan kerjasama antara DPR RI, BPJS Ketenagakerjaan, dan pemda diharapkan meningkatkan tingkat kepesertaan demi kesejahteraan keluarga saat risiko kerja terjadi.







