Vita Ervina, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.
Ia menilai payung aturan saat ini, yakni PP Nomor 68 Tahun 2009, tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi saat ini.
Menurut Vita, manfaat JHT merupakan akumulasi tabungan wajib pekerja yang dikumpulkan selama bertahun-tahun, bukan bentuk bantuan dari negara, sehingga pengaturannya perlu mencerminkan keadilan fiskal.
Besaran batas manfaat JHT yang bebas pajak saat ini, yaitu Rp50 juta, disebutnya sudah kehilangan relevansi setelah 17 tahun berlalu sejak ditetapkan pada 2009.
Vita menggarisbawahi dampak kenaikan biaya hidup, inflasi, dan menurunnya daya beli sebagai alasan perlunya penyesuaian ambang bebas pajak tersebut.
Komisi IX menekankan bahwa kebijakan perpajakan harus bersifat adil dan tidak mengurangi perlindungan atas hak-hak dasar pekerja.
Untuk itu, Vita mengusulkan langkah-langkah perbaikan kebijakan secara strategis.
Pertama, menaikkan batas manfaat JHT yang bebas pajak agar selaras dengan laju inflasi dan kondisi ekonomi terkini.
Kedua, mengkaji kemungkinan pembebasan pajak secara penuh bagi peserta yang mencairkan JHT karena pensiun, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), cacat total tetap, atau diserahkan kepada ahli waris.
Ketiga, menyederhanakan mekanisme perpajakan agar kebijakan lebih mudah dipahami dan mengurangi kebingungan masyarakat.
Keempat, melakukan sosialisasi masif mengenai aturan perpajakan JHT agar pekerja memahami hak dan kewajibannya secara utuh.
Vita memperingatkan agar aturan yang usang tidak mengurangi manfaat JHT yang menjadi sandaran hidup banyak pekerja.
Ia juga mengapresiasi sinyal dari Kementerian Keuangan yang mulai membuka ruang untuk mengevaluasi batas bebas pajak JHT.
Momentum pembukaan diskusi oleh Kementerian Keuangan diharapkan menjadi titik balik bagi pembentukan regulasi baru yang lebih adaptif dan berpihak pada kesejahteraan pekerja Indonesia.







