Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 memicu respons internasional yang tajam dan membelah konstelasi politik dunia pascaperang.
Sebagian besar kekuatan kolonial Barat menanggapi dengan penolakan terbuka dan kecurigaan terhadap legitimasi pemerintahan baru di Indonesia.
Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Mook, menyampaikan pernyataan keras untuk mendiskreditkan pemimpin kemerdekaan.
“Soekarno dan kelompoknya hanyalah buatan dan alat propaganda militer Jepang. Mereka tidak mewakili kehendak murni rakyat Indonesia, melainkan sekadar sisa-sisa fasisme yang harus dibersihkan untuk mengembalikan ketertiban hukum di bawah naungan Kerajaan Belanda.”
Sementara itu, negara-negara Asia memberikan dukungan yang signifikan kepada Indonesia.
Pemimpin gerakan kemerdekaan India, Jawaharlal Nehru, secara terbuka menegaskan solidaritasnya terhadap perjuangan Indonesia pada 1945.
“Indonesia adalah cermin dari jiwa Asia yang bangkit. Perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka bukan sekadar urusan internal sebuah wilayah, melainkan perjuangan seluruh bangsa Asia untuk mengakhiri dominasi kolonialisme. India berdiri sepenuhnya di belakang kemerdekaan Indonesia.”
Dukungan internasional juga muncul dari aksi buruh di Australia melalui gerakan Black Ban, di mana pekerja pelabuhan menolak memuat dan melayani kapal-kapal perang Belanda yang hendak berangkat ke Indonesia.
Selain itu, Mesir dan negara-negara anggota Liga Arab menjadi blok pertama yang memberikan pengakuan de facto dan de jure atas kedaulatan Indonesia.
Konfrontasi antara penolakan kolonial dan solidaritas internasional membentuk jalannya konflik bersenjata yang berlangsung dalam empat tahun berikutnya.
Pada periode 1945–1949, Indonesia melewati Perang Kemerdekaan atau Revolusi Fisik, menghadapi Agresi Militer I dan II yang dilancarkan Belanda.
Keteguhan perjuangan di medan tempur dipadukan dengan manuver diplomasi di PBB hingga akhirnya Belanda dipaksa menerima realitas kedaulatan Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) pada akhir tahun 1949.
Visi kemerdekaan yang diusung Bung Karno melampaui sekadar pengakuan internasional; ia membentuk orientasi geopolitik negara pada dekade-dekade berikutnya.
Bermula dari peran Bung Karno dalam mengorganisir Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955, lahirlah inisiatif politik internasional yang dikenal sebagai Gerakan Non-Blok.
Prinsip “bebas aktif” menjadi pijakan kebijakan luar negeri yang menolak posisi sebagai satelit kekuatan Barat atau Timur selama Perang Dingin.
Dengan fondasi kedaulatan itu, Indonesia berkembang dari negara kepulauan yang porak-poranda akibat perang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan politik terbesar di Asia Tenggara.
Negara ini juga tampil sebagai pemrakarsa utama pembentukan ASEAN dan berkembang menjadi anggota kunci G20 yang diperhitungkan dalam diplomasi global.
(Berbagai sumber)







