Jenggala.id – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi mengesahkan UU Kesehatan. Sidang Paripurna diselenggarakan di ruang rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen pada hari Selasa (11/7/2023) dan dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani.
Puan menyatakan bahwa berdasarkan laporan dari Komisi IX, terdapat enam fraksi yang memberikan persetujuan, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP. Namun, Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat menolak.
Puan menjelaskan bahwa satu fraksi, yaitu Fraksi Partai Nasdem, menyatakan persetujuan dengan beberapa catatan.
“Dua fraksi, yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS, menyatakan penolakan,” ujar Puan.
Baca juga : Fraksi PDI Perjuangan Jabar Sampaikan Hasil Reses I tahun sidan
Setelah itu, setiap fraksi menyampaikan pandangan fraksinya. Kemudian, Puan menanyakan persetujuan kepada anggota Dewan.
“Apakah RUU Kesehatan dapat disetujui menjadi Undang-Undang?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab anggota Dewan.
Puan kemudian kembali menanyakan persetujuan kepada anggota dari keenam fraksi.
“Jadi Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP setuju ya?” tanya Puan, dan anggota-anggota menjawab dengan persetujuan.
Selanjutnya, Puan memberikan kesempatan kepada Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, untuk membacakan pandangan akhir dari Presiden terkait RUU Kesehatan.
Baca juga : Puan Maharani Terima Tugas Baru dari Megawati
Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyambut dengan baik Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang akan disahkan oleh DPR RI pada Selasa (11/7/2023). Jokowi berharap bahwa UU Kesehatan ini akan dapat memperbaiki pelayanan kesehatan di Indonesia.
“Ya, bagus. UU Kesehatan kita harapkan setelah dievaluasi dan dikoreksi di DPR, saya kira akan memperbaiki informasi di bidang pelayanan kesehatan kita,” kata Jokowi di Tol Cisumdawu Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada hari Selasa (11/7/2023).
Selain itu, dia juga berharap bahwa UU Kesehatan ini akan dapat meningkatkan jumlah tenaga dokter di Indonesia. Saat ini, Indonesia dianggap mengalami kekurangan tenaga dokter dan dokter spesialis.
“Dan kita harapkan kekurangan dokter bisa lebih dipercepat, kekurangan spesialis bisa dipercepat. Saya kira arahnya menuju sana,” ujarnya.







