JENGGALA.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) mendapatkan sorotan setelah memutuskan untuk menolak permohonan gugatan uji formil dan materi terhadap UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (UU Ciptaker). Ini merupakan perkembangan menarik setelah sebelumnya MK menyatakan UU tersebut inkonstitusional bersyarat pada tahun 2021, namun sekarang memutuskan bahwa UU tersebut tetap berlaku.
Dalam pembacaan putusan lima permohonan gugatan UU Ciptaker pada Senin (2/10), empat hakim konstitusi mengemukakan pendapat berbeda (dissenting opinion). Keempat hakim ini sebelumnya telah mengabulkan permohonan uji formil dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat.
Sementara itu, lima hakim lainnya memutuskan untuk menolak gugatan. Salah satu hakim yang menentukan hasilnya adalah Guntur Hamzah, yang diangkat sebagai pengganti hakim MK sebelumnya, Aswanto, yang dipecat oleh DPR. Kelima hakim ini unggul suara melawan empat hakim yang berpendapat berbeda.
Putusan ini mengundang kritik, dengan sejumlah pihak menganggap bahwa MK telah mengingkari dan tidak konsisten terhadap putusan sebelumnya yang menyatakan UU Ciptaker sebagai inkonstitusional bersyarat. Beberapa pihak melihat adanya tindakan yang meragukan dalam pengambilan keputusan ini, dan bahkan menuding campur tangan pemerintah.
Muhammad Isnur, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), menilai bahwa putusan MK ini mencerminkan kegagalan MK dalam menjalankan perannya sebagai penjaga demokrasi dan konstitusi. Menurutnya, MK sekarang tampaknya menjadi lebih sebagai penjaga kepentingan pemerintah.
Di samping itu, ada juga keprihatinan terkait independensi MK terkait penunjukan hakim konstitusi baru oleh DPR. Pengangkatan Wakil Ketua PPP, Arsul Sani, sebagai hakim MK yang menggantikan Wahiduddin Adams telah menimbulkan spekulasi bahwa ini bisa mengancam independensi MK.
Peneliti Pusat Studi Anti-Korupsi (Saksi) dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, berpendapat bahwa hakim konstitusi yang diusulkan oleh partai politik bisa membawa risiko bahwa mereka akan menjadi “pesuruh” DPR, yang dapat mengganggu independensi MK.
Arsul Sani sendiri menegaskan bahwa ia akan tetap independen dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim MK, meskipun diusulkan oleh DPR. Namun, ada keprihatinan tentang pengaruh politik yang mungkin memengaruhi keputusan MK di masa depan.
Semua ini menciptakan ketidakpastian tentang masa depan independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga konstitusi di Indonesia.







