Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menegaskan bahwa keterlibatan unsur TNI dalam pengawasan perpajakan tidak boleh menimbulkan ketakutan di kalangan wajib pajak.
Ia mengusulkan agar upaya meningkatkan penerimaan negara lebih difokuskan pada perbaikan sistem pengawasan, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“Jangan sampai (pelibatan TNI) ini menakutkan bagi wajib pajak,”
ujar Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurutnya, setiap kebijakan harus selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan menempatkan lembaga negara sesuai fungsi utama masing-masing.
Oleh karena itu, ia menilai pemerintahan perlu menjalin komunikasi yang baik dengan para wajib pajak sebelum menerapkan kebijakan baru dalam pengawasan perpajakan.
“Paling tidak diundang dulu para wajib pajak yang besar-besar. Ini negara maunya begini, ini begini. Intinya itu,”
kata Utut, menekankan pentingnya dialog agar langkah kebijakan dipahami sebagai upaya meningkatkan kepatuhan, bukan sebagai tekanan.
Ia menyebut perdebatan terkait pelibatan pihak lain dalam pengawasan pajak sebagai bagian wajar dalam sistem demokrasi, selama tujuan kebijakan memberi manfaat bagi negara dan masyarakat.
“Tapi kalau tujuannya untuk yang baik, pasti kita dukung.”
Wacana pelibatan TNI muncul sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan memicu beragam tanggapan mengenai batas kewenangan aparat dalam fungsi pengawasan di sektor sipil.
Utut meminta agar pembahasan kebijakan tersebut dilakukan dengan hati-hati supaya tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan tidak menimbulkan kekhawatiran di kalangan wajib pajak.







