Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, meminta agar draf Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) tidak disebarluaskan ke publik untuk sementara waktu.
Permintaan itu bertujuan mengurangi risiko beredarnya informasi keliru atau hoaks selama proses pembahasan bersama pemerintah berlangsung.
Pernyataan Utut disampaikan pada rapat di ruang Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (3/7/2026).
Rapat kerja tersebut membahas persetujuan pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber antara Komisi I dan pemerintah.
Rapat juga dihadiri Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej.
Selain meminta pembatasan akses publik terhadap naskah sementara, Utut meminta pemerintah membentuk tim penyusun undang-undang yang kuat dan bekerja secara intensif.
Utut menekankan pentingnya kinerja tim yang rajin agar proses pembahasan dapat berjalan tuntas dan tidak terhambat karena kelelahan atau ketidakkonsistenan.
Ia menambahkan bahwa keterbukaan draf kepada masyarakat akan tetap dilakukan pada waktu yang tepat, menyesuaikan dengan kematangan naskah di tingkat panitia kerja.
Langkah tersebut dimaksudkan agar publik menerima naskah yang lebih matang sehingga potensi salahpaham dapat diminimalkan.
Sebelumnya, Komisi I DPR RI telah menyetujui pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber bersama pemerintah.
RUU ini diharapkan menjadi payung hukum yang memperkuat sistem keamanan dan ketahanan siber nasional di tengah meningkatnya tantangan serta ancaman di ruang digital.







