Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk menurunkan besaran utang yang kini telah melewati angka Rp10.000 triliun.
Pernyataan itu disampaikan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2026.
Ia menekankan bahwa tahun fiskal belum usai sehingga pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun akan menjadi penentu pergerakan utang, dan ada peluang angka utang turun sedikit menjelang penutupan tahun.
Purbaya juga menegaskan bahwa rasio utang saat ini masih berada di bawah batas aman 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurutnya, penilaian terhadap keberlanjutan utang sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan ukuran ekonomi yang menjadi acuan.
Salah satu strategi yang diumumkan adalah menjaga agar defisit anggaran tidak membengkak melalui peningkatan efektivitas pengumpulan pajak.
Ia membantah bahwa langkah tersebut identik dengan kenaikan tarif pajak, melainkan lebih menekankan pada perbaikan tata kelola dan pemanfaatan penerimaan pajak.
Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menunjukkan utang pemerintah pusat per Juni 2026 tercatat sebesar Rp10.293,69 triliun.
Angka itu meningkat lebih dari Rp373 triliun dalam kurun tiga bulan sejak kuartal pertama tahun 2026.
Saat ini rasio utang terhadap PDB tercatat sebesar 41 persen, mengalami kenaikan 0,80 poin persentase dibanding posisi akhir tahun 2025.
Ketentuan mengenai batas aman utang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara yang menetapkan ambang maksimal sebesar 60 persen dari PDB.







