Lonjakan utang pemerintah sepanjang tahun 2025 menjadi sorotan utama DPR RI.
Total utang pemerintah hingga akhir 2025 tercatat mencapai Rp9.658 triliun.
Kondisi ini mendorong rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) naik menjadi 40,5 persen.
Rasio itu meningkat dari posisi 39,8 persen pada 2024.
Sepanjang 2025 pemerintah menambah utang baru sebesar Rp846 triliun.
Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar Selasa (7/7).
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Didik Haryadi, meminta penjelasan terperinci mengenai dampak kenaikan utang terhadap ruang fiskal negara.
Didik menekankan perlunya keterbukaan tentang sejauh mana tambahan utang akan membatasi kemampuan APBN dalam membiayai program pembangunan ke depan.
Permintaan keterangan tersebut muncul saat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyerahkan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2025 secara resmi kepada DPR.
Laporan keuangan yang disertakan menunjukkan postur APBN 2025 menghadapi tekanan berat.
Realisasi pendapatan negara dan hibah tercatat hanya mencapai Rp2.765,13 triliun atau 92,01 persen dari target.
Akibatnya defisit anggaran melebar hingga Rp670,34 triliun, setara 2,81 persen terhadap PDB.
Pemerintah juga melaporkan posisi neraca keuangan negara per akhir 2025 sebagai berikut.
Total Aset Negara: Rp14.600,89 triliun.
Total Kewajiban (Utang dll): Rp11.527,29 triliun.
Total Ekuitas: Rp3.073,69 triliun.
Walaupun total aset masih melebihi kewajiban, DPR mengingatkan pentingnya pengendalian pembiayaan utang agar stabilitas ekonomi jangka panjang tidak terganggu.
Anggota legislatif menuntut langkah-langkah transparan dan strategi mitigasi risiko utang dalam pembahasan selanjutnya.







