Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas J Rumambi mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penyelidikan menyeluruh atas dugaan keracunan yang dialami 52 siswa di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah terkait program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Matindas tercatat sebagai wakil dari Fraksi PDI Perjuangan dan menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Sulteng.
Ia menilai insiden ini menunjukkan kegagalan dalam tata kelola penyaluran MBG yang berpotensi membahayakan keselamatan anak-anak penerima manfaat.
Permintaan penyelidikan yang disampaikan Matindas menekankan agar pemeriksaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengusut kemungkinan adanya unsur pidana atau kelalaian manajerial di lapangan.
Menurutnya, perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas sehingga setiap indikasi kelalaian pengelola harus ditindaklanjuti secara serius.
Matindas mengingatkan kewajiban keamanan pangan sesuai ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
Ia juga menyinggung keberadaan Peraturan BGN Nomor 4 Tahun 2026 yang mengatur sistem penjaminan keamanan dan mutu pangan di lingkungan BGN.
Jika ditemukan SPPG yang tidak memenuhi standar, Matindas menuntut agar operasionalnya dihentikan sementara sampai dinyatakan aman.
Lebih lanjut, ia meminta pertanggungjawaban hukum dan manajerial apabila ada bukti kelalaian atau pelanggaran dalam pengelolaan dapur MBG.
Pengelola yang memperoleh keuntungan dari bisnis pengelolaan dan penyaluran MBG juga harus dikenai sanksi ganti-rugi kepada korban, menurut tuntutan Matindas.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak cukup diukur dari jumlah porsi yang dibagikan, melainkan dari seberapa banyak anak yang benar-benar terpenuhi gizinya dan terlindungi kesehatannya.
Program Makanan Bergizi Gratis harus dijalankan dengan standar keamanan pangan yang ketat agar tidak berubah menjadi sumber risiko bagi anak-anak.







